Kecamatan Ngrampal Luncurkan Program KOMBES LUPA KENAL, Dongkrak Kepatuhan Pajak Lewat Gotong Royong RT-Desa

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Kecamatan Ngrampal meluncurkan sebuah inovasi dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pendekatan kolaboratif bertajuk Komitmen Bersama Lunas PBB Kecamatan Ngrampal (KOMBES LUPA KENAL).

Inovasi non-digital ini dihadirkan sebagai respons atas masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan belum optimalnya capaian penerimaan PBB di wilayah tersebut. Program ini mengedepankan pendekatan partisipatif lintas elemen, mulai dari kecamatan, desa, RT, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra penguatan layanan.

Camat Ngrampal, Edi Widodo, S.STP., M.Si, menyampaikan bahwa program tersebut tidak hanya sekadar upaya penarikan pajak, namun juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kontribusi terhadap pembangunan.

“Ini bukan sekadar penarikan pajak, tetapi upaya membangun kesadaran kolektif, bahwa kepatuhan pajak adalah bagian dari tanggung jawab bersama demi keberlanjutan pembangunan desa,” ujar Edi, Kamis (10/7/2025).

Program ini mulai diuji coba pada 1 November 2024 di dua desa percontohan dan secara resmi diterapkan sejak 1 Desember 2024. Salah satu keunikan program ini adalah adanya komitmen bersama di tingkat RT, yang dituangkan dalam berita acara resmi antara Ketua RT dan tim intensifikasi PBB gabungan.

Warga terdorong untuk melunasi PBB secara tepat waktu, apalagi adanya sistem insentif berupa reward bagi RT yang berhasil mencapai target pembayaran. Insentif ini diambil dari anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD).

Strategi Bertahap

Kecamatan Ngrampal meluncurkan sebuah inovasi dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pendekatan kolaboratif bertajuk Komitmen Bersama Lunas PBB Kecamatan Ngrampal (KOMBES LUPA KENAL).

Program KOMBES LUPA KENAL dijalankan melalui tiga tahapan strategis:

• Tahap Jangka Pendek (60 hari): Pembentukan tim gabungan, penyusunan SOP, sosialisasi ke delapan desa, dan uji coba di dua desa.
• Tahap Jangka Menengah (6 bulan): Penerapan penuh di empat desa disertai evaluasi berkelanjutan.
• Tahap Jangka Panjang (18 bulan–2 tahun): Implementasi penuh di seluruh delapan desa se-Kecamatan Ngrampal.

Pembayaran PBB kini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai kanal, mulai dari Ketua RT, Bayan, layanan i-banking Bank Jateng, hingga BUMDes mitra dan lembaga resmi seperti Kantor Pos, Indomaret, dan Alfamart.

Sasar Tunggakan Empat Tahun ke Belakang

Program ini juga menyasar tunggakan PBB hingga empat tahun sebelumnya. Tim gabungan intensifikasi aktif melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak, berkoordinasi dengan petugas pemungut lintas tahun, dan menjalin konsultasi hingga tingkat kabupaten.

Hasil awal menunjukkan dampak positif berupa peningkatan kinerja tim intensifikasi, kelancaran koordinasi lintas lini, serta naiknya capaian penerimaan PBB. Hal ini berdampak langsung pada kelancaran anggaran pembangunan desa.

Peran BUMDes dalam layanan pembayaran juga menambah nilai ekonomi lokal, memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan dunia usaha.

“Dengan tata kelola seperti ini, kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga membangun budaya kepatuhan yang sehat dan berkelanjutan di masyarakat,” jelas Edi Widodo.

Manfaat Lintas Pihak

Inovasi KOMBES LUPA KENAL memberi dampak luas lintas sektor:

• Bagi Pemerintah Daerah: Pencapaian target PBB secara optimal dan akuntabel.
• Bagi Pemerintah Desa: Terbangunnya sinergi dan SOP pengelolaan pajak yang terstruktur.
• Bagi BUMDes dan Dunia Usaha: Perluasan peran sebagai kanal pembayaran yang memperkuat ekonomi lokal.
• Bagi Media dan Masyarakat: Meningkatkan literasi pajak, keterbukaan informasi, dan kesadaran kolektif terhadap kontribusi pembangunan.

Dengan pendekatan kolaboratif dan penuh integritas, program KOMBES LUPA KENAL menjadi representasi inovasi tata kelola daerah yang layak dijadikan percontohan di tingkat nasional.

Huri Yanto