6 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030 menjadi sorotan pasca-pengangkatan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menjadi Menteri Kehutanan. Lewat keputusan yang dibuatnya berupa Keputusan Menteri (Kepmen) Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025, Raja Juli menjejalkan segenap kader asal partainya itu ke dalam struktur OMO tersebut dengan honor hingga puluhan juta per bulan.
Termasuk dia menetapkan gaji 50 juta rupiah untuk dirinya sendiri sebagai penanggung jawab. Atas kebijakan nepotisme-nya itu, Raja Juli telah menanggapi hanya dengan menyatakan bahwa honor tak berasal dari APBN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengutip situs resmi Kementerian Kehutanan, FOLU Net Sink merupakan target yang ingin dicapai lewat aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Adapun FOLU Net Sink 2030 menarget kondisi di mana tingkat serapan dari sektor ini sudah lebih tinggi daripada tingkat emisi pada 2030.
Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan perubahan iklim beserta dampaknya. Indonesia FOLU Net Sink 2030 juga diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Di dalamnya diatur empat strategi utama yang meliputi menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.
Sementara itu, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022 mnyampaikan adanya lima bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030. Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang III Konservasi, Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Bidang V Instrumen dan Informasi.
Kemudian ada juga 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia FOLU Net Sink 2030. Beberapa di antaranya ialah pengurangan laju deforestasi lahan mineral, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, konservasi keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi mangrove dan forestasi pada kawasan bekas tambang.
"Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri (skenario CM1)," bunyi keterangan yang dikutip dari situs Kemenhut.
Disampaikan pula di sana bahwa untuk mengimplementasikan skenario dimaksud, terutama menuju net sink 2030, diperlukan sumber daya yang sangat besar. "Yang hampir dipastikan pemerintah memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak, baik lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lainnya."
Rencana Operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target dan kebijakan serta langkah kerja untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan tahun 2030. Perencanaan ini penting komitmen Nationally Determined Contributions atau NDC 2030 yang ingin menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri, dan hingga 43,2 persen jika mendapatkan dukungan internasional.
Atau, menjadi langkah yang ikut menentukan atas pencapaian Indonesia Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience atau LTS-LCCR 2050. Strategi ini menarget pencapaian Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Atas target-target dan strategi pencapaiannya itu, OMO Indonesia FOLU Net Sink diharapkan diisi orang-orang yang punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan kehutanan dan pengetahuan tentang iklim. Hal ini seperti yang dituturkan Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Arta Siagian.
Sudah seharusnya pula, Uli menambahkan, anggaran dari hibah pemerintah Norwegia untuk implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030 dipakai untuk membiayai orang-orang yang kompeten dan memang punya kapabilitas. Pemanfaatan dana hibah secara tepat juga dinilainya sangat menolong di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang terjadi saat ini.
"Seharusnya benefit dari hibah negara asing itu bisa dipakai untuk menutupi anggaran yang dipotong itu sehingga Kementerian Kehutanan bisa bekerja secara maksimal," kata dia.
