13 hours ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung di Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menggelar aksi teatrikal di Istana Merdeka dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.
Dengan mengenakan kostum hitam dan payung hitam, para aktivis pendidikan ini menyampaikan simbol duka dan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pendidikan nasional yang kian memprihatinkan, terutama akibat integritas yang rendah dan komersialisasi pendidikan semakin kuat.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei bukan untuk dirayakan secara seremonial, melainkan dalam rangka perenungan dan bertindak menyelamatkan bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin menyampaikan pesan kuat bahwa pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Jika integritas pendidikan ambruk dan pendidikan dikomersialisasi, maka kita sedang memasang bom waktu bagi kehancuran bangsa dari dalam," ujar Ubaid dalam orasinya, Jumat (2/5).
"Hari ini adalah momen berkabung nasional bagi dunia pendidikan kita," imbuhnya.
Ubaid menjelaskan pihaknya sudah mengajukan uji materi ke MK (perkara nomor: 3/PUU-XXII/2024 sebagai ikhtiar menghentikan laju komersialisasi di sektor pendidikan. Sidang sudah berjalan selama satu tahun tetapi belum ada keputusan.
"Oleh karena itu, kami juga meminta MK segera mengabulkan permohonan sekolah bebas biaya yang memang sudah sejalan dengan amanah UUD 1945 ayat 31," kata Ubaid.
Surat untuk Presiden Prabowo
Dalam aksi tersebut, koalisi turut menyampaikan surat terbuka ke Presiden RI Prabowo Subianto.
Koalisi mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang tidak sepenuhnya digunakan secara akuntabel untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
Ubaid menyerukan agar anggaran tersebut difokuskan pada kementerian yang bertanggung jawab langsung atas pendidikan, bukan menjadi bancakan puluhan kementerian atau lembaga.
"Segera lakukan audit dan evaluasi menyeluruh atas penggunaan dana pendidikan 20 persen dari APBN, serta berantas korupsi di sektor pendidikan," ucap dia.
Pada Juni 2024 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti anggaran pendidikan yang lebih banyak mengalir ke sekolah kedinasan kementerian/lembaga dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan banyak lulusannya yang tidak otomatis menjadi PNS.
"Kita lihat berapa sih yang ke mahasiswa PTN? Ternyata cuma Rp7 triliun, sementara Rp32 triliun ada di perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/lembaga," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Juni 2024 lalu.
Berikut lima poin tuntutan koalisi pendidikan kepada Prabowo:
1. Prioritaskan sektor pendidikan serta letakkan penguatan integritas dan karakter sebagai prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
2. Segera realisasikan sekolah bebas biaya secara nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU Sisdiknas untuk semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Hentikan komersialisasi pendidikan, penahanan ijazah, dan tindakan sekolah yang menjadikan biaya sebagai penghalang pendidikan.
4. Fokuskan anggaran pendidikan 20 persen APBN hanya pada kementerian yang menangani pendidikan secara langsung (Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenag). Jangan dijadikan bancakan oleh puluhan K/L!
5. Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh atas penggunaan dana pendidikan 20 persen dari APBN, serta berantas korupsi di sektor pendidikan.
"JPPI berharap pemerintah tidak sekadar terjebak pada program populis seperti Makan Bergizi Gratis yang saat ini masih bermasalah di berbagai daerah, tetapi benar-benar memastikan hak atas pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan bebas biaya untuk seluruh anak bangsa," kata Ubaid.
Dalam aksi tersebut koalisi turut menyinggung temuan KPK yang menyatakan skor integritas sektor pendidikan sangat rendah (Survei Penilaian Integritas 2024). Selain itu, koalisi juga menyebut persentase anak tidak sekolah sangat tinggi yakni 3,9 juta anak (data Kemdikbud 2025).
Dua poin lain yang turut disinggung yaitu kualitas dan pemerataan pendidikan yang buruk serta banyak bangunan sekolah rusak yang tidak layak pakai (Data JPPI mengungkapkan 60,6 persen bangunan SD dalam kondisi rusak).
Selanjutnya kesejahteraan guru, di mana lebih dari 2,6 juta guru belum mendapatkan tunjangan profesi (data Dapodik, 2024).
(ryn/wis)
