2 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sektor swasta dalam memperluas akses rumah layak huni menuai apresiasi dari warga.
Salah seorang warga Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Sri Umami mengaku, senang dan terharu mendapat bantuan perbaikan rumah dari program corporate social responsibility (CSR) dari PT Djarum.
Ia puluhan tahun tinggal di rumah sederhana yang nyaris roboh, kini ia bersama keluarga bisa menempati rumah baru berkat program CSR tersebut.
“Suami saya sakit stroke, saya sendiri bekerja sebagai pegawai Djarum. Dari bantuan itu, rumah saya yang awalnya rusak telah dibongkar, lalu dibangun baru. Sekarang sudah bisa ditempati, airnya lancar, temboknya bagus. Saya sangat bersyukur," tutur Sri Umami.
Cerita serupa datang dari warga Kudus lain, Poniman mengaku bangga sekaligus haru melihat perubahan rumahnya yang kini lebih kokoh dan layak huni.
“Rumah saya dibangun kembali, sudah selesai dan sudah saya tinggali. Bangunannya lebih bagus, kuat, dan tahan lama. Bahagia sekali, Pak,” ujar seorang kuli bangunan ini.
Pada Kamis (6/11/2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau rumah yang diperbaiki berkat bantuan CSR PT Djarum tersebut.
Sebagai informasi, PT Djarum mengalokasikan bantuan CSR di Jawa Tengah pada 2025 berupa 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini sebagai bukti nyata gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha.
“Djarum dan sektor swasta lain membuktikan bahwa gotong royong bukan hanya slogan. Tanpa uang negara, rumah-rumah rakyat bisa berdiri kokoh,” ujarnya saat berdialog dengan penerima bantuan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas akses rumah layak huni.
“Rumah yang layak adalah pondasi kesejahteraan keluarga. Kalau rumahnya bagus, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga juga ikut meningkat,” katanya.
Pemprov Jateng melalui APBD 2025 juga menergetkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya sebanyak 17 ribu unit.
