4 hours ago
7
INFO NASIONAL - PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND kembali menunjukkan kiprah dan perannya sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembagian sembako. Dalam triwulan pertama 2025, PosIND kembali mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan kepada lebih dari 4,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Untuk triwulan 1 tahun 2025 ini, Pos Indonesia memperoleh alokasi sebanyak lebih kurang 4,2 juta penerima manfaat. Dan itu kita mulai kemarin menjelang Ramadan di tanggal 21 Februari 2025. Alhamdulillah dalam 10 hari, tanggal 2 Maret kemarin kita telah berhasil menyalurkan sebanyak 3,5 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran yang sudah kita salurkan sebanyak 2,6 triliun rupiah,” ujar Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Haris, pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung program pemerintah, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah. Haris mengatakan, Jawa Barat menjadi daerah dengan realisasi penyaluran bantuan sosial tertinggi di Indonesia, mencapai 98 persen per 2 Maret, berkat infrastruktur dan transportasi yang mendukung sehingga distribusi lebih efektif. Dalam kurun waktu 10 hari, hampir seluruh penerima di provinsi ini telah mendapatkan haknya.
Sebaliknya, Papua Barat menghadapi tantangan besar akibat kondisi geografis yang sulit diakses, seperti medan pegunungan dan infrastruktur terbatas, sehingga penyaluran bantuan berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan agar bantuan tetap tersalurkan secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengatakan, keberhasilan dalam penyaluran bansos ini tidak terlepas dari strategi PosIND dalam menyalurkan distibusi dana. PosIND telah mengelaborasi tiga metode atau tiga pola utama yang telah menjadi pakem atau ciri khas PosIND yakni pembayaran langsung di kantor pos, distribusi/pencairan melalui komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah KPM atau yang sering disebut penyaluran door-to-door.
Haris mengatakan, pemetaan wilayah serta perhitungan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara matang. Ia menambahkan, jika mereka ingin target tercapai dalam 10 hari bisa tercapai 90 persen maka petugas di lapangan sudah punya hitungan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan yang diselaraskan dengan jumlah KPM yang harus mereka distribusikan.
“Jadi teman-teman di lapangan yang akan mengukur nih, kalau selama ini misalnya 1 hari teman-teman bisa menyalurkan berapa, targetnya berapa,” tambah Haris.
Pos Giro Cash: Inovasi Teknologi Dalam Penyaluran Bansos
Dalam penyaluran bantuan sosial, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk memastikan transparansi dan akurasi data. Aplikasi ini juga dirancang untuk kondisi tanpa jaringan internet, sehigga tetap bisa mendukung pembayaran hingga ke daerah-daerah terpencil.
“Memang aplikasi Pos Giro Cash kita ini disiapkan juga untuk kondisi yang memang tidak ada jaringan internetnya. Jadi tetap dilakukan proses perekaman, misalnya dipoto, penerima, luar, foto rumah, gitu. Kemudian nanti pada saat ada di daerah yang ada jaringan internet itu akan secara otomatis bisa meng-upload,” tambahnya.
Pendekatan Door-to-Door Diterapkan Untuk Wilayah 3T
Penyaluran secara door-to-door menjadi salah satu ciri khas Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan, terutama untuk penerima yang membutuhkan perhatian khusus. Selain untuk penyaluran kepada KPM dengan kondisi-kondisi tertentu, Pos Indonesia juga menggunakan metode yang sama dalam menjangkau daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Haris mengatakan, agar pelaksanaan metode tersebut berjalan lancar, PosIND juga melakukan langkah yang tak kalah penting, yakni berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK, hingga pendamping PKH. Dalam proses penyaluran, Pos Indonesia juga menyesuaikan metode distribusi dengan kondisi wilayah, termasuk menggunakan transportasi udara di Papua.
"Kami telah menyiapkan sistem yang memungkinkan pencatatan penerima manfaat meskipun dalam kondisi offline. Data yang dikumpulkan akan otomatis terunggah begitu tersedia jaringan internet," tambah Haris.
Komitmen Jaga Kepercayaan Masyarakat
Dalam menjalankan amanah ini, PT Pos Indonesia (Persero) menekankan pentingnya integritas kepada seluruh karyawannya. PosIND menegaskan program penyaluran Bansos ini merupakan amanah dari negara dan harus dijalankan dengan integritas tinggi.
"Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa bantuan ini gratis. Kami juga membuka layanan pengaduan untuk menampung keluhan penerima manfaat," katanya.
Haris pun memastikan dalam proses penyaluran tidak boleh ada pungutan liar atau pemotongan dana bantuan. “Kami terus mengingatkan kawan-kawan saya untuk betul-betul punya integritas bahwa ini menjadi amanah yang harus bisa kita tunaikan dengan baik. Jadi kita buat sosialisasi bahwa ini tidak boleh ada potongan,” tegas Haris.
Haris pun menegaskan, PT Pos Indonesia terus mendukung program pemerintah, termasuk rencana digitalisasi pembayaran bantuan sosial. “Ke depan memang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya perbaikan terkait dengan penyaluran ini, termasuk juga rencana tentang digitalisasi pembayaran bansos. Jadi Pos akan hadir, ya. Sejujurnya kita pun PosIND ini sama seperti perbankan. Kami punya rekening giro, ya,” jelasnya.
Dengan pendekatan strategis dan inovasi teknologi, PT Pos Indonesia terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang andal dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Sebagai BUMN tertua di Indonesia, PT Pos Indonesia pun berkomitmen menjadi lokomotif dalam sektor logistik nasional.
Dengan mengedepankan integritas, inovasi, dan sinergi dengan pemerintah maupun masyarakat, PT Pos Indonesia siap membawa layanan logistik Indonesia menuju masa depan yang lebih modern dan inklusif, memastikan bahwa bantuan dan pelayanan menjangkau setiap pelosok negeri dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab. (*)
