KASUS keracunan setelah menyantap menu makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus berulang. Terbaru, ratusan siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, keracunan setelah menyantap menu makan siang yang disajikan di sekolah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan para siswa tersebut menyantap menu MBG pada Selasa, 6 Mei 2025, tetapi reaksinya baru diketahui pada Rabu, Kamis, dan Jumat. “Jadi terjadi slow reaction,” ujar Dadan dalam jumpa pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Kasus keracunan MBG di Bogor terjadi hanya selang dua pekan dari kejadian sebelumnya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada 21 April 2025, sebanyak 78 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Cianjur mengalami keracunan MBG.
Sebelumnya, sejumlah kasus keracunan MBG juga terjadi di berberapa daerah. Lantas, apa tindakan BGN setelah kasus serupa kembali terulang?
Akan Selektif Pilih Bahan Baku MBG
Dadan mengatakan pihaknya akan lebih selektif memilih bahan baku untuk MBG setelah keracunan massal terjadi di Kota Bogor. “Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing (makanan), termasuk menyiapkan untuk delivery (pengiriman),” kata dia, seperti dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan pemendekan waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya. “Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan BGN akan memperketat prosedur bila makanan dibawa pulang oleh penerima manfaat MBG. “Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi,” ujarnya.
Dadan juga mengatakan BGN akan melatih ulang petugas SPPG agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan dan dijaga.
Cari Mekanisme Kompensasi Keracunan MBG
Dalam kesempatan itu, Dadan mengungkapkan pemerintah sedang mencari mekanisme kompensasi untuk keracunan akibat MBG. Dia menuturkan mekanisme tersebut baru dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan. “Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.
Dia mengatakan, untuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, pemerintah telah turun tangan terkait biaya pengobatan korban. Dadan juga menyebutkan dia turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.
“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan ratusan siswa yang keracunan usai menyantap MBG di Bogor.
“Korban diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya dan kami bekerja sama dengan puskesmas menanggung seluruh biaya pengobatan itu," ujar dia melalui keterangan tertulis, dikutip pada Selasa, 13 Mei 2025.
Sebagai bentuk evaluasi, Tigor mengatakan pihaknya juga telah melakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab keracunan, dan memberikan teguran keras kapada Kepala SPPG setempat. BGN juga akan memberikan pelatihan ulang kepada seluruh pegawai di SPPG tersebut. “Terutama bagian penjamah makanan, guna mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat makan bergizi gratis,” tuturnya.
Tak hanya itu, Tigor menyebutkan BGN tidak akan segan memutus kerja sama dengan pemasok bahan makanan tersebut apabila terbukti ada ketidaksegaran makanan atau kejanggalan lainnya.
“Jadi bahan makannya itu kami cek dari mana supplier-nya. Begitu kami tahu supplier-nya, maka akan kami berikan teguran. Kalau tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut,” kata dia.
Belum Bahas Rencana Asuransi Korban MBG dengan Presiden
Dadan mengungkapkan belum mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto soal rencana memberikan asuransi untuk penerima manfaat MBG. Dadan menyebutkan dia bahkan belum pernah berkonsultasi dengan Prabowo perihal rencana tersebut.
“Kami belum secara detail bagaimana mekanismenya dan berapa besar biayanya harus dikeluarkan. Kami juga belum bicara secara intensif membahas ini dengan Presiden,” kata dia, Rabu.
Dia mengatakan gagasan soal pembuatan asuransi bagi penerima manfaat MBG diusulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK menyarankan BGN melirik asuransi sebagai bagian dari mitigasi apabila terjadi kasus-kasus tertentu.
Dadan menyampaikan rencana tersebut masih dibahas dalam lingkup internal BGN saja. Menurut dia, rencana ini membutuhkan kajian mendalam dan waktu yang lebih lama lantaran belum pernah ada skema yang mengaturnya, baik di Indonesia maupun luar negeri. “Jadi kami masih koordinasi dengan OJK terkait produk menyeluruh program ini,” katanya.
Menurut dia, BGN baru bisa memberikan asuransi ketenagakerjaan kepada para pegawai SPPG di seluruh Indonesia. “Di setiap satuan pelayanan ada biaya operasional termasuk gaji pegawai, di situ ada top up untuk asuransi pegawai,” ucapnya. Rencana membuat asuransi penerima manfaat program MBG mencuat setelah banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah.
Dede Leni Mardianti, Annisa Febiola, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Kontroversi Rencana TNI Memproduksi dan Mendistribusikan Obat
