2 hours ago
6
CNN Indonesia
Minggu, 16 Mar 2025 21:11 WIB
KPK menyatakan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersikap kooperatif saat rumahnya digeledah penyidik terkait kasus korupsi Bank BJB. (CNNIndonesia/Mundri Winanto)
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kooperatif saat kediamannya digeledah beberapa waktu lalu.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
"Dari informasi teman-teman [penyidik] yang ada di sana, beliau [Ridwan Kamil] kooperatif," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Minggu (16/3) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asep menambahkan tim penyidik akan memeriksa Ridwan Kamil untuk mengonfirmasi sejumlah hal termasuk barang bukti yang ditemukan di rumah kediamannya.
"Karena kita juga harus mendalami dokumen-dokumen yang kita kemarin sita, kemudian barang bukti elektronik, itu harus kita pelajari dulu sehingga kita tahu informasi apa yang akan ditanyakan atau digali kepada pak RK," tutur dia.
Selain rumah kediaman Ridwan Kamil, KPK juga sudah menggeledah 11 tempat lainnya termasuk Kantor Bank BJB di Bandung.
Dari sana, ditemukan berbagai barang bukti diduga terkait perkara, di antaranya dokumen dan deposito Rp70 miliar.
KPK telah mengumumkan lima orang tersangka dalam kasus itu.
Mereka ialah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary BankBJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.
KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp222 miliar.
Yudhi dkk disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka belum dilakukan penahanan tetapi sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
(ryn/tsa)
