18 hours ago
11
EMPAT bulan setelah drama Darurat Militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akhirnya memberi putusan menguatkan pemakzulannya.
Dengan putusan ini, Yoon Suk Yeol resmi dicopot dari jabatannya sebagai presiden Korea Selatan, Jumat, 4 April 2025. Kini Korea Selatan menghadapi masa transisi karena persiapan akan dimulai untuk pemilihan presiden lebih awal, The Korea Times melaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut ini adalah garis waktu kejadian mulai dari deklarasi darurat militer yang gagal oleh Yoon hingga berujung pada pemecatannya:
3 Desember 2024
Pukul 22.30, Yoon tiba-tiba mengumumkan darurat militer yang memicu kegemparan publik. Akibatnya, negara ini terjerumus dalam kekacauan selama hampir enam jam. Ini adalah deklarasi pertama setelah darurat militer tahun 1979, 45 tahun yang lalu.
Dekrit tersebut memberlakukan larangan besar-besaran terhadap kegiatan politik, menangguhkan protes dan operasi partai politik. Dalam waktu satu jam, komando darurat militer dibentuk untuk mengawasi semua fungsi administratif dan peradilan, dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su ditunjuk sebagai pemimpinnya.
Sekitar pukul 11 malam, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengeluarkan seruan mendesak agar para anggota parlemen bersidang untuk pemungutan suara parlemen darurat, yang merupakan satu-satunya cara legal untuk membatalkan dekrit darurat militer. Tentara yang tiba dengan truk dan helikopter berusaha memaksa masuk ke dalam Majelis Nasional sekitar pukul 23.48.
4 Desember 2024
Lewat tengah malam, tentara memecahkan jendela untuk masuk ke gedung utama Majelis Nasional, sementara para ajudan anggota parlemen dan pejabat Majelis buru-buru menumpuk kursi dan perabotan lainnya di lorong dan pintu masuk untuk menghalangi pasukan.
Di tengah kekacauan tersebut, Woo mengumumkan pembukaan sesi reguler, dan pada pukul 1:02 pagi, 190 anggota parlemen hadir. Beberapa anggota parlemen harus memanjat pagar gedung Majelis untuk mencapai ruang sidang. Pemungutan suara dilakukan dua setengah jam setelah sesi diumumkan dan darurat militer dibatalkan dengan suara bulat.
Pada hari yang sama, enam partai oposisi, termasuk oposisi utama Partai Demokratik Korea (DPK), mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon, menuduhnya melanggar Konstitusi dan melakukan pengkhianatan.
7 Desember 2024
Upaya pemakzulan gagal karena anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, kecuali Rep Ahn Cheol-soo, memboikot pemungutan suara dengan keluar dari ruangan. Yoon lolos dari pemakzulan meskipun ada reaksi keras atas kegagalan darurat militernya.
12 Desember 2024
Yoon mengakui dalam sebuah pidato publik bahwa ia telah memerintahkan pasukan darurat militer untuk mengintervensi Komisi Pemilihan Nasional (NEC) selama krisis darurat militer pada 3 Desember untuk menyelidiki tuduhan kecurangan pemilu.
Kritik juga muncul di dalam partai Yoon sendiri. Mantan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon secara terbuka meminta para anggota parlemen dari partai yang berkuasa untuk mendukung pemakzulan, dan menyatakan bahwa hal itu harus diadopsi sebagai sikap resmi partai. Sementara itu, enam partai oposisi bersama-sama mengajukan mosi pemakzulan kedua terhadap Yoon. Seluruh 191 anggota parlemen dari blok oposisi menandatangani mosi tersebut.
14 Desember 2024
Majelis Nasional meloloskan upaya kedua mosi pemakzulan terhadap Yoon. Ini menandai ketiga kalinya dalam sejarah Korea Selatan seorang presiden menghadapi pemakzulan. Yoon secara resmi diberhentikan dari tugasnya setelah kantornya menerima resolusi pemakzulan tersebut.
27 Desember 2024
Mahkamah Konstitusi secara resmi memulai sidang pemakzulan Yoon, dan berjanji untuk memproses kasus ini dengan cepat.
30 Desember 2024
Setelah Yoon tidak memenuhi tiga kali panggilan untuk diperiksa, para penyelidik meminta surat perintah penangkapan, yang membuatnya menjadi presiden pertama yang masih menjabat dalam sejarah Korea Selatan yang harus menghadapi penangkapan.
Tim investigasi gabungan - yang terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), Badan Kepolisian Nasional, dan unit investigasi Kementerian Pertahanan Nasional - mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul. Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
31 Desember 2024
Pengadilan Distrik Barat Seoul menyetujui permintaan surat perintah penangkapan untuk Yoon, yang memungkinkan pihak berwenang untuk menahan presiden yang dimakzulkan untuk diinterogasi. Pengadilan juga mengizinkan penggeledahan kediamannya di Hannam-dong, pusat kota Seoul sebagai bagian dari penyelidikan.
Namun, pengacara Yoon, Yoon Gap-geun, menolak keputusan pengadilan dan mengatakan bahwa tim hukum akan meminta perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk menggugat keabsahan keputusan tersebut.
3 Januari 2025
Upaya pertama CIO untuk menahan Yoon dibatalkan setelah berjam-jam konfrontasi dengan staf keamanan kepresidenan dan ribuan pendukungnya, yang memblokir jalan para penyelidik.
Sekitar 2.700 petugas polisi dikerahkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah bentrokan antara para penyelidik dan pendukung presiden. CIO memutuskan untuk mundur dengan alasan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan.
6 Januari 2025
CIO mengajukan permohonan baru untuk surat perintah penahanan Yoon ke pengadilan Seoul karena masa berlaku surat perintah penahanan sudah hampir habis.
7 Januari 2025
Pengadilan Seoul kemudian menyetujui perpanjangan surat perintah penangkapan setelah surat perintah penangkapan pertama berakhir pada 6 Januari. Ketegangan kembali memanas ketika demonstrasi oleh kelompok pro dan anti-Yoon terus berlanjut di dekat kediaman presiden, yang memicu kekhawatiran akan potensi bentrokan.
15 Januari 2025
Yoon akhirnya menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea yang ditahan polisi. Penangkapan dilakukan setelah para penyelidik berhasil mengeksekusi surat perintah penangkapan kedua. Interogasi dimulai sekitar pukul 11.00 pagi, tetapi Yoon menolak untuk membuat pernyataan apa pun selama interogasi sepanjang hari. Setelah sesi interogasi berakhir, Yoon dipindahkan ke Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi.
19 Januari 2025
Setelah penangkapan Yoon, aksi kekerasan massa yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di pengadilan Seoul ketika para pendukung setia Yoon bentrok dengan polisi, memprotes penangkapan resminya.
Konfrontasi yang diwarnai kekerasan ini mengakibatkan sembilan petugas polisi terluka dan 87 pengunjuk rasa ditangkap. Insiden ini secara luas dikecam sebagai ancaman serius terhadap peradilan, dan meningkatkan kewaspadaan atas meningkatnya ketegangan seputar penangkapan Yoon.
26 Januari 2025
Yoon secara resmi didakwa atas tuduhan memimpin pemberontakan yang terkait dengan deklarasi darurat militernya, dan menjadi presiden Korea pertama yang masih menjabat yang didakwa saat berada dalam tahanan.
4 Februari 2025
Saat diadili atas tuduhan memimpin pemberontakan, Yoon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan penahanannya. Dia berargumen bahwa karena dakwaan tersebut diajukan setelah masa penahanannya habis, penangkapan dan penahanannya tidak sah.
7 Maret 2025
Pengadilan Seoul mengabulkan permintaan Yoon untuk mencabut surat perintah penangkapannya, sehingga membuka jalan bagi pembebasannya dari tahanan.
8 Maret 2025
Menyusul keputusan pengadilan Seoul, jaksa penuntut mengeluarkan perintah pembebasan ke Pusat Penahanan Seoul. Yoon dibebaskan melalui prosedur hukum standar dan kembali ke kediamannya.
4 April 2025
Yoon segera dicopot dari jabatannya karena Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat menguatkan pemakzulan tersebut. Dengan putusan tersebut, negara ini sekarang menghadapi tenggat waktu 60 hari untuk mengadakan pemilihan presiden, yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada 3 Juni atau lebih awal.
