1 day ago
8
Surabaya, CNN Indonesia --
Sekitar 1.000 massa gabungan masyarakat sipil memadati kawasan depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/3) siang hingga sore ini. Mereka melakukan aksi tolak UU TNI yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR pekan lalu.
Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, massa aksi yang menamakan diri Front Anti Militerisme menutup Jalan Gubernur Suryo yang berada di depan rumah dinas Gubernur Jatim. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu 'Bayar Bayar Bayar' milik band Sukatani. Lagu itu bercerita tentang rakyat yang harus bayar polisi untuk mengurus segala sesuatu.
Massa aksi tolak RUU TNI memulai aksinya dengan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku sambil membakar beberapa barang di lokasi aksi seperti ban bekas, sepatu bekas, dan spanduk bergambar sejumlah tokoh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tolak dwifungsi dan tolak revisi UU TNI," tulis spanduk tersebut.
Massa aksi kemudian berorasi bergantian. Mereka juga menyanyikan lagu Sukatani, berjudul Bayar Bayar Bayar.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andy Irfan mengatakan, UU TNI yang sudah disahkan DPR adalah wujud bangkitnya dwifungsi militer.
"Revisi UU TNI secara substansi merupakan bentuk perwujudan dwifungsi militer karena kembali memberikan kesempatan kepada TNI untuk masuk dalam pengendalian pemerintahan sipil," kata Andy.
Andy juga menambahkan, dwifungsi TNI dapat terlaksana apabila didukung struktur komando teritorial yang terdiri dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Rayon Militer (Koramil).
Struktur itulah yang akan difungsikan untuk menjadikan TNI sebagai struktúr tandingan kekuasaan administrasi sipil.
Sementara itu, pengacara publik LBH Surabaya Jauhar Kurniawan menyoroti persoalan usia pensiun dan kewenangan pengawasan ruang siber dalam UU TNI. Perwira tinggi yang awalnya pensiun pada usia 58, direvisi menjadi 62 tahun. Perubahan tersebut berpotensi mengganggu sistem personalia TNI yang kelebihan jumlah perwira aktif
"Artinya, posisi struktur di tubuh TNI tidak sebanding dengan jumlah personel aktif yang ada. Dalam praktiknya, banyak perwira level kolonel hingga jenderal yang tidak memiliki jabatan struktural (nonjob), sehingga mereka yang non-job berpotensi akan ditempatkan di jabatan sipil yang seharusnya bukan menjadi kewenangan anggota TNI aktif," ungkapnya.
Kemudian terkait kewenangan pengawasan ruang siber oleh TNI, Kurniawan mengatakan hal tersebut berpotensi tumpang tindih dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurutnya, sebenarnya pengawasan ruang siber tidak berkaitan dengan urusan pertahanan negara.
"Keterlibatan militer dalam skema pengawasan ruang siber berpotensi abuse of power serta mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi," terangnya.
Berikut 8 poin tuntutan aksi masyarakat sipil di Surabaya dalam aksi 'Tolak UU TNI':
1. Tolak Revisi UU TNI
2. Tolak perluasan TNI di ranah sipil
3. Tolak penambahan kewenangan TNI dalam ranah operasi militer selain perang, terutama di ranah siber
4. Bubarkan komando teritorial
5. Tarik seluruh militer dari tanah Papua
6. Kembalikan TNI ke barak
7. Revisi UU Peradilan Militer untuk menghapus impunitas di tubuh TNI
8. Copot TNI aktif dari jabatan sipil
Aksi tolak UU TNI terjadi di sejumlah kota di Indonesia dari wilayah barat hingga timur. Aksi itu dipicu langkah pemerintah dan DPR yang mengebut perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) jadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.
Pengesahan itu diwarnai demonstrasi di depan gedung DPR dan sejumlah kota di Indonesia sejak sehari sebelumnya.
Demonstrasi terjadi karena massa aksi menolak kebangkitan dwifungsi militer lewat RUU TNI itu. Salah satu tudingan atas wacana laten kebangkitan dwifungsi militer itu terletak pada pasal-pasal yang memperbolehkan prajurit berdinas di luar institusi pertahanan tersebut.
Selain di Surabaya, aksi tolak UU TNI pada hari ini juga di antaranya terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) di depan gedung DPRD NTT.
(frd/kid)
