1 hour ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto tak akan membentuk tim gabungan pencari fakta mengusut kericuhan dalam gelombang demo Agustus lalu di sejumlah daerah Indonesia.
"Saya sudah mendapat penegasan dari bapak presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan, tim pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu tidak perlu dibentuk," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusril mengatakan saat bertemu dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diawaki sejumlah tokoh agama dan tokoh bangsa di Istana beberapa waktu lalu, Prabowo menyebut TGPF merupakan usulan yang baik dan perlu dipertimbangkan.
Namun, sambungnya, akhirnya Prabowo menegaskan pemerintah tak perlu membentuk TGPF yang diusulkan Sinta Nuriyah Wahid dkk tersebut.
"Tapi tadi saya sudah mendapatkan penegasan dari beliau bahwa pemerintah tidak perlu membentuk TPGF itu," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Yusril mengatakan saat ini sudah ada tim independen yang dibentuk bersama enam lembaga negara terkait HAM (Komnas HAM dkk) untuk mencari fakta terkait peristiwa demo tersebut. Dia bilang, Prabowo mempersilakan Komnas HAM bersama dengan lima lembaga HAM lainnya untuk bekerja melakukan penyelidikan mencari fakta tentang apa yang terjadi di balik peristiwa kekerasan saat gelombang demo Agustus lalu.
"Jadi persoalan ini sudah jelas sekiranya hari ini. Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, presiden mengatakan tidak perlu dibentuk," ucap Yusril.
Wacana pembentukan tim investigasi independen itu mencuat usai Prabowo berdialog dengan tokoh GNB di Istana beberapa waktu lalu.
Anggota GNB sekaligus eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa salah satu aspirasi utama GNB ialah pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kericuhan demo pada 25 Agustus serta 28-30 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah kota lainnya.
"Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," ujar Lukman usai pertemuan di Istana, Jakarta, Kamis (11/9).
Ia menegaskan komisi independen diperlukan agar unjuk rasa damai yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, termasuk aktivis, mahasiswa, dan pelajar, tidak didiskreditkan dengan tuduhan sebagai penyebab kerusuhan.
"Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi," kata Lukman.
"Aspirasi GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu," imbuhnya.
(mnf/kid)
