Menlu AS Marco Rubio Ambil Alih USAID

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Marco Rubio mengatakan pada Senin bahwa dia menjabat sebagai penjabat direktur Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Ini setelah miliarder Elon Musk sekaligus kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (DOGE) yang baru didirikan, mengklaim bahwa Presiden Donald Trump telah setuju untuk menutup badan bantuan tersebut.

Berbicara kepada wartawan di El Salvador seperti dilansir Anadolu, Rubio mengkritik USAID karena "sama sekali tidak responsif" dan menyatakan keprihatinan atas laporan bahwa karyawan lembaga tidak mau bekerja sama dengan pejabat "yang mengajukan pertanyaan sederhana."

"Frustrasi saya dengan USAID kembali ke waktu saya di Kongres AS. Ini adalah agensi yang sama sekali tidak responsif. USAID seharusnya menanggapi arahan kebijakan Departemen Luar Negeri, tapi menolak untuk melakukannya," katanya.

Rubio menekankan bahwa USAID harus beroperasi dalam kepentingan nasional AS daripada bertindak sebagai badan amal global yang independen.

"Ada banyak fungsi USAID yang akan terus berlanjut. Mereka akan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Amerika, tetapi [lembaga itu] harus selaras dengan kebijakan luar negeri Amerika," katanya.

"USAID memiliki sejarah mengabaikan itu dan memutuskan bahwa mereka entah bagaimana adalah badan amal global, terpisah dari entitas nasional atau dolar pembayar pajak."

"Saya sangat terganggu dengan laporan ini bahwa mereka tidak mau bekerja sama dengan orang-orang yang mengajukan pertanyaan sederhana," katanya.

"Tingkat pembangkangan semacam itu membuatnya tidak mungkin untuk melakukan tinjauan serius ... Kami berutang kepada rakyat Amerika jaminan bahwa setiap dolar yang kami belanjakan di luar negeri dihabiskan untuk sesuatu yang memajukan kepentingan nasional kami."

Musk mengklaim dalam sebuah postingan media sosial pada Senin bahwa Trump telah setuju untuk menutup USAID. Namub, baik Trump maupun Gedung Putih belum mengkonfirmasi klaim tersebut.

Pengumuman itu menyusul laporan bahwa dua pejabat tinggi keamanan di USAID ditempatkan pada cuti administratif setelah menolak memberikan akses ke personel dari Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) — kantor yang baru dibentuk di bawah pengawasan Musk.

Menurut CNN, personel DOGE berusaha mengakses sistem keamanan, file personel, dan informasi rahasia di markas USAID di Washington, DC, pada Sabtu malam tetapi dihentikan. Dua sumber mengatakan personel DOGE mengancam akan memanggil Marsekal AS untuk masuk.

Direktur Keamanan USAID John Voorhees dan wakilnya termasuk di antara puluhan pejabat yang dilaporkan dipaksa cuti.

Menyusul laporan itu, Musk menuduh USAID sebagai "organisasi kriminal," menulis di X bahwa sudah waktunya untuk mati." Dia juga menyebut lembaga itu "jahat" dan "sarang ular berbisa Marxis kiri radikal yang membenci Amerika."

Pada Sabtu, situs web USAID offline, dan akun resmi X dan Instagram ditutup.

USAID, sebuah badan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang Kongres AS, mengelola anggaran sebesar US$42,8 miliar yang ditujukan untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan di seluruh dunia.

Namun, badan ini menjadi salah satu target Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin oleh Musk. Badan ini ditugaskan oleh Trump untuk memangkas tenaga kerja pemerintah dan memangkas apa yang oleh Partai Republik disebut sebagai pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu.

Trump memerintahkan pembekuan hampir semua bantuan luar negeri AS, dengan mengatakan pemerintahannya akan meninjau pengeluaran untuk memastikan dana didistribusikan sejalan dengan kebijakan luar negeri “America First” yang diusungnya.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat mengatakan perubahan tersebut tampaknya melanggar undang-undang AS yang membentuk USAID dan mendanainya sebagai lembaga terpisah.

Dua staf senior di Senat dari Partai Demokrat mengatakan para anggota parlemen dan staf telah bertemu pada Ahad dan akan bertemu lagi pada Senin 3 Februari 2025 untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut, termasuk tindakan hukum.

Anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri Senat dari Partai Demokrat termasuk ketuanya Jeanne Shaheen pada Ahad mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk meminta penjelasan atas insiden tersebut. Shaheen mengatakan bahwa dia berupaya mengumpulkan anggota Partai Demokrat dan Republik untuk meminta jawaban.

Pembekuan global terhadap sebagian besar bantuan luar negeri AS telah menimbulkan gelombang kejutan di seluruh dunia. Rumah sakit lapangan di kamp pengungsi Thailand, pembersihan ranjau darat di zona perang, dan obat-obatan untuk mengobati jutaan orang yang menderita penyakit seperti TBC dan HIV di sejumlah negara, termasuk Indonesia, merupakan beberapa program yang berisiko dihilangkan.