6 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, kemiskinan bukan hanya persoalan angka dalam data statistik atau ekonomi semata. Lebih dari itu, kemiskinan meruakan tantangan besar bagi peradaban bangsa.
Hal itu diutaraan Gus Ipul saat menjadi pembicara Peningkatan Peran Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se Jawa Barat di Bandung, Senin (28/4).
"Kemiskinan bukan sekadar masalah angka juga bukan sekadar ekonomi. Kemiskinan adalah tantangan peradaban. Mengatasi kemiskinan berarti menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan menunaikan amanah konstitusi," kata Gus Ipul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidatonya, Gus Ipul mengutip Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan berkembang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Jawa Barat per Maret 2025 tercatat sebesar 7,08 persen. Namun, menurut Gus Ipul, di balik angka tersebut tersimpan cerita pilu, di antaranya anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu tanpa layanan kesehatan, serta keluarga yang hidup dalam serba kekurangan.
Untuk itu, Kementerian Sosial mendorong dua pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni melalui Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat akan hadir di tengah masyarakat miskin sebagai ruang pendidikan alternatif yang tak hanya mengajarkan pelajaran dasar, tetapi juga keterampilan praktis, kepemimpinan sosial, dan jiwa kemandirian.
"Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang. Sesungguhnya, kemiskinan tidak cukup dilawan dengan bantuan sesaat, tetapi harus diatasi melalui pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan," ujarnya.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Gus Ipul juga menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang terintegrasi dan aktual, DTSEN menjadi instrumen vital dalam memastikan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN.
Tak hanya itu, Gus Ipul juga meminta semua pihak untik memastikan setiap rupiah anggaran sosial membawa perubahan nyata.
"Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat," kata dia.
Adapun acara ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia/Kepala BKKBN, Wihaji; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serta ratusan kepala desa dan lurah se-Jawa Barat.
(ory/ory)
