TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hanif Faisol mengaku tidak mendapat intervensi ketika mengusut dugaan pelanggaran pidana lingkungan beberapa perusahaan besar.
Hanif mengatakan Deputi Penegakan Hukum sedang memeriksa dan melakukan penyidikan dugaan pelanggaran oleh PT Sentul City Tbk. dan PT Summarecon Agung Tbk. Kedua perusahaan tersebut disinyalir menjadi penyebab banjir Bekasi pada Maret lalu. Hanif juga menyebutkan pihaknya sedang mengusut dugaan pelanggaran pidana lingkungan akibat pendangkalan Situ Lido oleh PT MNC Land.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sampai hari ini saya sebagai menterinya, saya rasa teman-teman menghormati proses hukum, tidak satu pun yang menghubungi saya," ucap Hanif saat ditemui Tempo di kantornya, Jumat, 9 Mei 2025.
Menurut Hanif, sebelum menetapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa koorporasi besar yang terindikasi banjir Bekasi. "Kata Pak Presiden lakukan yang terbaik untuk perlindungan lingkungan," ucapnya. "Arahan Pak Presiden, kami diminta menegakkan aturan."
Hanif mengatakan tiga pendekatan dalam pengusutan tiga koorporasi tersebut, yakni sanksi administratif, perdata, dan pidana. "Ketiganya kami gunakan semua untuk melakukan proses penyelesaian terkait dengan pihak-pihak yang memperparah terjadinya potensi banjir di DAS Sungai Bekasi dan Ciliwung," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap salah satu penyebab banjir di Bekasi karena minimnya wilayah vegetasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi. Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH Sigit Reliantoro mengatakan saat ini tersisa 3,35 persen vegetasi dari luas total DAS Bekasi 145.952 hektare.
“Ada 56 desa yang terdampak di DAS Bekasi, Cikeas, Cileungsi, 25 Desa yang terdampak DAS Bekasi, Cikarang,” katanya saat konferensi pers di kantornya, Selasa, 18 Maret 2025. Data ini berdasarkan perhitungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Saat ini, kata Sigit, luas tutupan vegetasi DAS Bekasi pada Segmen I atau hulu tercatat 21,24 persen. Jumlah ini masih jauh dari minimum yang seharusnya tersedia 30 persen dari luas DAS.
Berdasarkan data KLH, bagian vegetasi hutan pada Segmen I tahun 2013 seluas 3.198,72 hektare, lalu meningkat pada 2023 menjadi 4.895,01 hektare. “Polanya memang ada kenaikan vegetasi hutan, itu yang ada reklamasi di daerah dekat pertambangan kapur di Cileungsi,” tutur Sigit.
Bagian yang tidak bervegetasi hutan pada 2013 seluas 18.218,78 hektare, lalu menurun pada 2023 menjadi 15.604,02 hektare. Adapun lahan terbangun atau terbuka pada 2013 seluas 6.711,32 hektare, lalu meningkat pada 2023 menjadi 7.629,79 hektare.
“Data-data yang menunjukkan bahwa Bekasi dan Cikarang itu banjir ya barangkali masuk logika, karena yang melindungi hanya 3,35 persen tutupan vegetasi di sana,” ucap Sigit.
Sigit mengatakan banjir di Bekasi turut didukung oleh alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, seperti wilayah Sentul yang menjadi permukiman dan lainnya, sehingga ketika hujan datang menjadi pola banjir yang dapat diperkirakan.
Berdasarkan pendataan pada peta, Kali Bekasi merupakan pertemuan antara hilir Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi di wilayah Kota Bekasi. Air yang mengalir di DAS Cikeas dan Cileungsi juga berasal dari wilayah sekitar yang terhubung dengan sejumlah anak sungai.
