8 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal jumlah 50 siswa dalam satu kelas dan pelibatan TNI-Polri dalam masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa-siswa baru di wilayah tersebut.
Kritik disampaikan Lalu kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam rapat di Komisi X DPR, Rabu (16/7).
Menurut Lalu, kebijakan Dedi menambah kapasitas satu kelas hingga 50 siswa mengancam sekolah swasta yang juga berperan penting dalam pendidikan di Indonesia.
"Di Jawa Barat, 1 kelas isinya 50 siswa. Oke, lah, Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2023 memperbolehkan, ditambah SK BSKAP Nomor 71 tahun 2024, maksimal 36 tapi untuk daerah tertentu bisa 50. Tapi, apakah Jawa Barat masuk daerah khusus atau tertentu?" kata Lalu.
Ia pun mengingatkan kebijakan Dedi itu sudah berdampak ke sekolah. Ada beberapa sekolah yang mulai mengeluh kekurangan meja dan kursi.
Lalu menyoroti reaksi cepat Gubernur Dedi yang menyatakan siap merogoh kantong pribadi untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah yang kurang meja dan kursi.
Namun, Lalu mengingatkan, perlu ada kajian matang sebelum mengeluarkan kebijakan pendidikan. Kebijakan kapasitas kelas Dedi, katanya, tak hanya berdampak pada sekolah negeri melainkan juga swasta.
"Kita akuilah Pak Dedi ini kaya raya, tapi apa iya, jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek ini merugikan sekolah swasta hari ini. Ingat, sekolah swasta pejuang pendidikan. Muhammadiyah, NU punya banyak sekolah swasta. Hari ini sekolah-sekolah swasta kita, akibat kebijakan tersebut, kekurangan siswa," kata Lalu.
Ia juga mengingatkan Pemda Jabar untuk berkomunikasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Jangan sampai gubernur kita, gara-gara ingin viral misalnya, membuat kebijakan kontroversial dan jangka pendek. Kalau kebijakan-kebijakan jangka pendek terus dilakukan maka kesinambungan program pendidikan kita tidak tercapai," kata dia.
Soal MPLS, Lalu berkata mestinya pemerintah bisa secara intensif memaksimalkan tenaga guru alih-alih terus melibatkan polisi dan tentara. Menurut dia, pelibatan aparat sama saja menunjukkan pemerintah tak percaya dengan tenaga guru.
"Nah, ini juga harus menjadi catatan ini. Kalau sedikit-sedikit begitu, berarti kita tidak percaya dengan pendidik kita dengan guru guru kita," ucapnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memandang pendidikan mestinya tak terus menerus ditakut-takuti dengan ancaman. Dia khawatir pelibatan TNI dan Polri mempengaruhi psikologis para siswa.
Lalu, menyarankan pemerintah daerah lebih optimal melibatkan tenaga pendidik di sekolah. Dia meyakini para guru juga memiliki kapasitas untuk mendidik siswa-siswanya.
"Mungkin bagi kita tidak ada masalah dengan tentara, malah bagus, menurut saya bagus. Tapi bagaimana psikologis putra-putri kita, dari SMP masuk SMA dihadapkan dengan.... Walaupun bahasanya bukan militeristik," kata Lalu.
"Saya yakin guru-guru kita, pendidik kita memiliki kemampuan untuk pembelajaran karakter, budi pekerti. Kita perlu memikirkan jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek terus digulirkan. Kita harus punya kesinambungan, supaya ada kontinuitas antara program yang satu dengan program yang lain," imbuhnya.
Ditemui usai rapat, Mendikdasmen Abdul Mu'ti enggan menjawab saat ditanya soal pelibatan TNI-Polri selama MPLS di Jabar. Dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada Dedi Mulyadi.
"Tanya Pak Gubernur aja lah," kata Mukti.
TNI dan Polri dilibatkan dalam MPLS tahun ajaran 2025/2026 untuk mendampingi semua siswa SMA, SMK, dan SLB di Jabar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menuturkan pelaksanaan MPLS yang akan menggandeng TNI Polri, akan digelar pada 14 Juli 2025 sampai dengan 19 Juli 2025. Aparat diharapkan bisa membentuk kedisiplinan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik sejak dini.
"Bapak-bapak dari TNI dan Polri akan memberikan motivasi, inspirasi, serta pendampingan kepada siswa. Harapannya, MPLS tidak hanya menjadi masa orientasi, tapi juga menjadi magic moment yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Pancawaluya," ujar Herman dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (10/7).
(thr/wis)
