2 hours ago
5
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah berinovasi dalam membiayai pembangunan daerah di tengah efisiensi anggaran. Berbicara dalam acara retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Ahad malam, 23 Februari 2025, Sri Mulyani mengatakan pemerintah daerah dapat melakukan kreativitas pembiayaan, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dia menjelaskan banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Dia mengapresiasi pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan.
Menkeu menyadari langkah ini membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan. Namun, kata dia, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD maupun APBN, maka prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab, pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara. “Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN itu bisa lama banget,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif. Menurut dia, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit. “Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” kata dia.
Sri Mulyani menuturkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuat berbagai instrumen untuk melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi. “Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” katanya.
Jika pemda ragu melakukan kreativitas pembiayaan, dia menyarankan pemda berkonsultasi kepada pihak terkait, termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan aparat penegak hukum.
Dia meyakinkan pemda agar tidak perlu khawatir selama langkah yang diambil untuk mendukung pembangunan. “Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya, kita semuanya bisa bekerja,” ujarnya.
Menkeu berharap retret yang digelar Kemendagri tersebut menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling berkomunikasi, sekaligus melihat instrumen yang dapat dikolaborasikan satu sama lain. Pihaknya akan terus mendukung kepala daerah agar dapat bekerja dengan baik dalam membangun daerahnya masing-masing menggunakan keuangan negara, baik APBD maupun APBN, secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia.
Sebelum meninggalkan lokasi retret, Sri berharap dengan materi itu program-program para kepala daerah selanjutnya akan bisa berkontribusi terhadap tujuan-tujuan nasional. “Apakah itu dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Dia berharap kepala daerah terus bersinergi dan berkoordinasi agar penggunaan APBN dan APBD bisa optimal. “Banyak pertanyaan terkait Inpres, termasuk efisiensi, karena dalam hal ini daerah juga harus berkontribusi,” tuturnya.
Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran
Adapun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Surat yang terbit pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 perihal efisiensi belanja dalam APBN dan APBD 2025.
Sebelumnya, Tito menegaskan efisiensi anggaran bertujuan mendukung program pro-rakyat. “Semata-mata untuk kepentingan program yang lebih banyak yang bersentuhan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Efisiensi anggaran dilakukan dengan membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion (FGD). Surat edaran ini juga mengatur pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen untuk seluruh perangkat daerah. Kemendagri juga meminta Pemda menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).
Hasil penghematan akan dialihkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, cadangan pangan, dan prioritas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. “Semua dialihkan untuk program-program yang pro-rakyat betul. Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, puskesmas, harus bagus standarisasinya,” kata dia menjelaskan.
Dalam SE itu, kepala daerah juga diminta melakukan identifikasi atas efisiensi belanja tersebut tetap memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian delapan misi atau Asta Cita dan pencapaian tujuh belas program prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.
Mendagri juga meminta kepala daerah memperhatikan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.
Tito meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan ini guna memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. “Dan kami juga melalui sistem yang ada, namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, kami nanti akan melihat perubahan-perubahan itu,” kata Tito.
Jamal Abdun Nashr dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Kader PDIP Buka Suara soal Keikutsertaan Mereka dalam Retret Kepala Daerah
