4 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Lembaga pemerhati kinerja parlemen, Indonesian Parliementary Center (IPC), mempertanyakan kenaikan dana reses DPR periode 2024-2029 hingga 75 persen, dari semula Rp400 juta pada periode sebelumnya kini menjadi Rp702 juta.
Peneliti IPC, Ahmad Hanafi menilai kenaikan dana reses mestinya didasarkan pada perhitungan yang konkret, bukan asumsi.
Menurut dia, setiap kenaikan satu rupiah dari pajak harus berdampak berkali-kali lipat kepada rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenaikan seharusnya ada basis perhitungannya. Dan itu harus konkrit. Bukan asumsi. Setiap kenaikan satu rupiah dari pajak rakyat seharusnya dampaknya kembali kepada rakyat sepuluh kali lipat," kata Hanafi saat dihubungi, Selasa (14/10).
IPC, lanjut Hanafi, memberikan catatan terhadap penggunaan dana reses selama ini. Menurut dia, dana reses selama ini tidak diatur dan dialokasikan dengan baik oleh DPR.
Publik, kata Hanafi, tidak bisa mengakses laporan penggunaan dana reses, termasuk tindaklanjutnya.
Atas dasar itu, Hanaif mengatakan pihaknya mempertanyakan dasar kenaikan dana reses DPR tersebut, sementara pelaksanaannya selama ini tidak bisa diakses. Menurut Hanafi, pihaknya sejak lama mendesak DPR membuka dana reses dan pertanggungjawabannya.
Dia memandang, dana reses dengan perencanaan dan pertanggungjawaban yang tidak transparan serta sistem lump sump, membuka peluang lebar penggunaannya tidak sesuai tujuan.
"Sepanjang persyaratan itu tidak dilakukan DPR, dana reses seberapa pun akan menimbulkan kecurigaan publik," katanya.
Reses adalah masa saat anggota DPR tak melakukan kegiatan sidang di kompleks parlemen, Jakarta. Pada masa reses anggota dewan akan kembali ke dapil mereka untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga bakti sosial (baksos).
Total ada 84 dapil di seluruh Indonesia yang diwakili 580 anggota DPR. Reses dilakukan biasanya antara 4-5 kali dalam setahun dan dananya akan diterima dalam setiap kali masa reses tersebut.
Per Mei 2025, DPR telah mengalokasikan dana reses setiap anggota DPR sebesar Rp702 juta. Jumlah itu bertambah dari periode DPR sebelumnya sebesar Rp400 juta.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Dasco tak membantah isu kenaikan yang angkanya mencapai hampir dua kali lipat tersebut.
Dia mengatakan kenaikan itu imbas komponen, kegiatan, dan jumlah titik kunjungan anggota DPR yang bertambah di daerah pemilihan (dapil) mereka. Hanya saja, Dasco tak merinci perbedaannya.
"Kemudian ada perubahan kenaikan indeks dan jumlah titik reses sehingga menyebabkan dia jadi Rp702 juta," kata Dasco saat dihubungi Sabtu (11/10).
Dia mengakui pihaknya selama ini sulit mengatur kegiatan yang harus dilakukan anggota DPR saat reses. Pasalnya, tak ada parameter khusus definisi menyerap aspirasi anggota DPR saat reses.
Dia bilang, meski menggunakan istilah menyerap aspirasi, masyarakat kerap menggunakan momentum tersebut untuk meminta bantuan, seperti membangun fasilitas umum, termasuk uang saku untuk tim pemenangan.
"Termasuk juga anggota DPR ini kan punya tim sukses nih, yang enggak digaji tapi dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan, mereka yang koordinir di daerah dan harus juga dikasih uang saku, misalnya gitu loh," sambung dia yang juga dikenal sebagai Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan saat konferensi pers beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Cahya Sari/Bay)
Dengan tuntutan masyarakat yang sedemikian besar, Dasco mengatakan anggota DPR justru kerap nombok atau mengeluarkan dana pribadi.
"Lah, ini kadang-kadang anggota DPR ini, ya bisa juga nombok, gitu loh. Nah, sehingga kemudian kita gak bisa masukin ini kegiatan, misalnya yang kayak untuk ini dibakukan di aplikasi, gitu loh," katanya.
Kini, kata Dasco, pihaknya tengah menyiapkan aplikasi khusus yang bersifat publik berisi laporan setiap anggota dewan yang tengah menjalani masa reses bertemu masyarakat di dapil.
Dasco belum dapat memastikan kapan aplikasi itu rampung dan bisa digunakan. Namun, menurutnya, aplikasi laporan reses tengah dikebut dalam waktu dekat.
Lewat aplikasi itu, terang dia, setiap anggota DPR harus melaporkan kegiatan reses mereka. Nantinya, masyarakat dapat melihat hasil laporan tersebut, sambil dipantau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Saya lagi uberin, besok [red:hari ini] saya mau rapat lagi nih. Supaya nanti itu udah mulai bisa lah di-upload-upload gitu loh," kata Dasco.
(thr/kid)
