Pemerintah akan Serahkan DIM RUU Minerba ke DPR dalam 1 - 2 Hari

4 hours ago 7

Pemerintah akan menyerahkan DIM RUU Minerba kepada Baleg DPR dalam waktu satu atau dua hari ke depan. RUU itu akan disahkan pada 18 Februari 2025.

12 Februari 2025 | 06.45 WIB

Suasana rapat Badan Legislasi DPR RI yang membahas rencana revisi UU Minerba di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin malam, 20 Januari 2025. TEMPO/Sultan Abdurrahman

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam waktu satu sampai dua hari. Ia berkata pemerintah telah menyelesaikan DIM tersebut.

Supratman mengungkap pemerintah hanya tinggal melakukan harmonisasi terkait DIM. Nantinya DIM itu akan diberi paraf oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Supratman sendiri sebagai Menteri Hukum, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

“Sehingga mungkin satu dua hari ini kalau sudah selesai tahap harmonisasi menyangkut soal DIM-nya, sesegera mungkin kami serahkan ke Baleg,” ujar Supratman saat ditemui awak media di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2025.

Adapun menurut dia pemerintah tidak membidik tanggal tertentu untuk membawa RUU ini ke rapat paripurna. Sebab, legislasi ini merupakan inisiasi DPR. Pemerintah, kata dia, hanya mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merampungkan DIM. Ia juga menilai sekarang giliran DPR melibatkan partisipasi publik sebelum RUU disahkan.

“Menyangkut soal jadwal persidangan, tergantung kepada DPR. Kami menyerahkan ke DPR,” tuturnya.

Di sisi lain, Baleg DPR menargetkan pengesahan revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba pada rapat paripurna yang dijadwalkan Selasa, 18 Februari 2025.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan, dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Wakil Menteri ESDM pada Selasa, 11 Februari, telah disepakati jadwal pembahasan DIM secara menyeluruh. Selain itu, Baleg juga telah menyusun agenda pembahasan RUU Minerba untuk masa sidang II tahun 2024-2025.

“Diharapkan pembahasan tingkat I dapat diselesaikan dalam masa sidang II, sehingga pada Rapat Paripurna 18 Februari, RUU Minerba bisa disahkan menjadi undang-undang,” katanya.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan komitmen pemerintah untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan DPR. Ia menyebut Kementerian ESDM atau unsur dari pemerintah telah menyiapkan DIM RUU Minerba, tetapi masih menunggu masukan dari berbagai kementerian dan lembaga.

“Jadi kami diberikan waktu dua hari untuk menyiapkan DIM. Kami siap dengan agenda untuk pembahasan DIM bersama Badan Legislasi,” katanya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Badan Legislasi di DPR, Selasa, 11 Februari 2025.

Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.