4 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump telah meminta persetujuan Kongres AS untuk mentransfer sekitar US$1 miliar bom dan peralatan militer lainnya ke Israel, bahkan ketika Washington berusaha untuk menegakkan gencatan senjata yang rapuh di Gaza, kata sebuah laporan pada Senin seperti dilansir Anadolu.
The Wall Street Journal, mengutip pejabat Amerika Serikat yang akrab dengan penjualan itu, melaporkan bahwa transfer senjata yang diusulkan termasuk 4.700 bom seberat 1.000 pon senilai lebih dari US$700 juta, bersama dengan buldoser lapis baja buatan Caterpillar senilai lebih dari US$300 juta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Laporan itu menambahkan bahwa permintaan itu akan dibayar dari bantuan militer tahunan AS yang dialokasikan untuk Israel, yang berjumlah US$3,3 miliar dalam pembiayaan militer asing.
Persetujuan Kongres AS diperlukan untuk penjualan senjata asing besar-besaran, dengan Departemen Luar Negeri AS memberi tahu komite utama sebelum melanjutkan. Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Senat Hubungan Luar Negeri AS harus menyetujui transfer tersebut sebelum dapat diselesaikan.
Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar Anadolu.
Permintaan itu muncul di tengah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Donald Trump pada Selasa 4 Februari 2025 untuk membahas gencatan senjata di Gaza serta ketegangan regional yang lebih luas.
Proposal baru itu muncul setelah pemerintahan Biden, pada hari-hari terakhir masa jabatannya, "secara informal" memberi tahu Kongres AS tentang kesepakatan senjata yang diusulkan senilai US$8 miliar dengan Israel, termasuk amunisi untuk jet tempur dan peluru artileri.
AS menghadapi kecaman karena memberikan bantuan militer kepada Israel yang melakukan genosida di Gaza dan menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak.
Hampir 1.200 orang tewas dalam serangan lintas batas yang dipimpin oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, menurut angka Israel.
Di tengah gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera di Gaza pada 19 Januari, Israel mengintensifkan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki. Lebih dari 900 warga Palestina dilaporkan dibunuh oleh pasukan Israel dan pemukim Israel sejak Oktober lalu, menurut pihak berwenang setempat. Korban tewas termasuk anak dua tahun yang ditembak tentara Israel saat sedang makan malam.
Beberapa kelompok hak asasi manusia, mantan pejabat Departemen Luar Negeri dan anggota parlemen Demokrat telah mendesak pemerintah AS untuk menghentikan transfer senjata ke Israel, dengan alasan pelanggaran hukum AS, termasuk Undang-Undang Leahy, serta hukum internasional dan hak asasi manusia.
Undang-Undang Leahy, yang dinamai menurut nama mantan Senator Patrick Leahy, mengharuskan AS untuk menahan bantuan militer dari militer asing atau unit penegak hukum, jika ada bukti yang kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia.
Senjata buatan AS telah didokumentasikan dalam beberapa serangan Israel di Gaza yang mengakibatkan korban sipil, meskipun pihak berwenang Amerika menolak untuk mengkonfirmasi fakta tersebut.
Sebuah laporan Departemen Luar Negeri AS pada Mei mengatakan "masuk akal untuk menilai" bahwa Israel menggunakan senjata buatan AS dengan cara yang tidak konsisten dengan hukum humaniter internasional. Laporan itu tidak mencapai kesimpulan pasti, dengan mengatakan tidak memiliki "informasi lengkap."
