Pemerintah Gandeng KPK-Kejagung Kawal Penyelenggaraan Haji 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengawal pelaksanaan haji pada 2026.

"Pada penyediaan tahun 2026 kami meminta KPK dan Kejagung untuk turut mengawal proses sejak awal," kata Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat di Komisi VIII DPR, Selasa (28/10).

Dahnil meminta kedua lembaga penegak hukum itu untuk menyusun naskah perjanjian dengan para penyedia. Naskah perjanjian itu nantinya akan diulas baik oleh KPK maupun Kejagung.

"Untuk menyusun naskah perjanjian kerja sama dengan para penyedia juga lebih detail dan di review oleh Kejagung," kata dia.

Menurut Dahnil, langkah itu dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses pelaksanaan haji. Menurut dia, Kejagung selama ini telah melakukan pemantauan lewat atase hukum di Arab Saudi.

"Hal ini untuk menghindari adanya potensi penyimpangan dalam proses penyediaan dan memberikan kejelasan dan kewajiban dan hak kepada para pihak jika terjadi one prestasi pelayanan," kata Dahnil.

Pembagian kuota

Pada kesempatan itu, Dahnil sekaligus menegaskan jumlah kuota haji 2026 untuk regular maupun khusus. Menurut dia, pemerintah telah menetapkan kuota regular 2026 sebanyak 203 ribu (92 persen) dan khusus 17.680 (8 persen).

Menurut Dahnil, jumlah total kuota sebanyak 221 ribu. Jumlah itu tak berubah dari kuota haji 2025. Merujuk pasal 13 UU Nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 bahwa pembagian kuota itu didasarkan pada dua pertimbangan.

Pertama, proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi dan atau. Kedua, proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antar provinsi.

"Pembagian kuota ini masih sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga yang telah ditetapkan tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," katanya.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]