1 hour ago
3
Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan berupa rokok ilegal dilakukan Satpol PP KBB bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pemkab Bandung Barat mengajak masyarakat memerangi dan melawan peredaran rokok ilegal. Hal ini dilakukan, untuk melindungi penerimaan negara serta industri rokok legal. Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, peredaran rokok tanpa pita cukai itu sangat merugikan negara.
"Peredaran rokok ilegal ini tentunya sangat merugikan negara. Tentunya kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak membeli dan mengkonsumsi rokok tanpa pita cukai itu," ujar Asep di Pemkab Bandung Barat, Kamis (4/12/2025).
Menurut Asep, pihaknya melalui Satpol PP KBB bekerja sama dengan Bea Cukai akan terus melakukan pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal. Karena, Bandung Barat menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran peredaran tanpa pita cukai tersebut.
Terbaru pihaknya bersama Bea Cukai Jawa Barat memusnahkan sebanyak 2.120.214 batang rokok ilegal senilai Rp3.154.274.590 pada Kamis (4/12/2025) di Pemkab Bandung Barat. Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan berupa rokok ilegal itu dilakukan Satpol PP KBB bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat dan pihak terkait lainnya yang rutin melakukan operasi bersama dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di bidang penegakan hukum.
"Kita melakukan pemusnahan, semuanya ada rokok ilegal sebanyak 2.120.214 batang. Perkiraan nilai barang Rp 3.154.274.590. Nilai cukai yang tidak dibayar Rp1.585.755.484 (kerugian negara)," kata Asep.
Jutaan rokok ilegal itu kemudian dikirim ke sebuah perusahaan pengelolaan limbah di Bogor untuk dilakukan pemusnahan secara menyeluruh. Rokok-rokok tanpa pita cukai itu akan dipotong-potong hingga penghancuran menggunakan mesin shredder dan pembakaran termal di insinerator.
"Pemusnahan ini merupakan hasil kerja keras dari pihak Satpol PP dengan Bea Cukai. Rokok ilegal ini tentunya sangat merugikan negara," katanya.
