2 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih peringkat 1 Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK, Johanis Tanak kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12).
Wakil Gubernur DKI, Rano Karno menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta melalui kolaborasi lintas SKPD, serta upaya pimpinan daerah menjaga transparansi dan akuntabilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga disebut memainkan peran sentral sebagai garda depan pengawasan dan penguatan integritas di seluruh jajaran pemerintah daerah.
"Alhamdulillah, DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik untuk pencegahan korupsi. Ini adalah tugas berat untuk mempertahankannya dan saya semangat, karena Jakarta harus bebas korupsi," kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/12).
Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang konsisten dinilai berhasil menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas, menjadi role model bagi seluruh jajaran.
"Ketegasan komitmen Pak Gubernur menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semua SKPD bekerja bersama, saling menguatkan, dan itu yang membuat kita bisa berada di posisi pertama nasional," ujar Rano.
Selain kerja sama solid antar SKPD, peran aktif dari Inspektorat DKI Jakarta sebagai motor pengawasan dan integritas turut menjadi katalis utama perolehan penghargaan ini.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menyatakan bahwa Inspektorat terus memimpin penguatan sistem pengawasan internal, pendampingan SKPD, hingga memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola yang baik. Peran aktif ini mencakup penyempurnaan pengendalian gratifikasi, peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat, pemetaan risiko korupsi, serta asistensi rutin kepada SKPD dalam memenuhi standar integritas.
"Alhamdulillah, hasilnya kita dapat meraih peringkat pertama sebagai pemerintah daerah terbaik dalam pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan daerah 2025 kategori provinsi," ujar Dhany.
Menurut Dhanny, keberhasilan ini merupakan bukti bahwa strategi pencegahan korupsi tidak akan berjalan maksimal tanpa koordinasi erat antara Inspektorat dan seluruh SKPD.
"Inspektorat tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas perangkat daerah adalah kunci. Setiap SKPD menunjukkan komitmen dan kemauan kuat untuk memperbaiki diri," katanya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan korupsi ini tidak hanya dilakukan di internal pemerintahan. Inspektorat juga menginisiasi berbagai program edukasi dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat melalui kanal digital, kurasi materi kampanye di area layanan publik, serta menjembatani penguatan budaya integritas di seluruh lini pelayanan.
Penghargaan yang diperoleh Pemprov DKI itu merupakan hasil dari penilaian KPK yang mencakup sertifikasi aset, pemenuhan MCSP 2025, kualitas edukasi antikorupsi melalui media digital, pemasangan media sosialisasi di area layanan publik, serta efektivitas penanganan pengaduan masyarakat hingga pengaduan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Ombudsman.
"Ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan. Inspektorat akan terus memperkuat ekosistem integritas di DKI Jakarta," pungkasnya.
Raihan ini turut mengantar Pemprov DKI Jakarta mengungguli Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menempati peringkat kedua, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di posisi ketiga.
(rea/rir)
