3 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemprov Jawa Barat (Jabar) buka suara terkait marak kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya, termasuk yang menimpa puluhan siswa di Cianjur dan ratusan siswa di Garut pekan ini.
Diketahui setidaknya 36 siswa di Cianjur keracunan MBG pada Kamis (11/9), kemudian jumlah kasus lebih besar terjadi di Garut yakni 569 siswa dilaporkan keracunan usai menyantap menu MBG pada Selasa (16/9).
Merespons hal tersebut, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menyampaikan rasa prihatin dan penyesalan atas insiden tersebut. Ia menjanjikan peristiwa-peristiwa itu akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami prihatin dengan kejadian di beberapa kabupaten, ini tentu jadi pembelajaran. Ini harus diantisipasi dan dimitigasi ke depan, tidak boleh ada kejadian serupa," ujar Herman, Jumat (19/9) seperti dikutip dari detikJabar.
Herman menyatakan Pemprov Jabar sudah menugaskan dinas kesehatan untuk segera mengidentifikasi penyebab keracunan. Selain itu, sambungnya, pemeriksaan laboratorium akan dilakukan guna memastikan penyebab kasus keracunan massal tersebut.
"Kami sudah tugaskan Kadis Kesehatan untuk mengecek kenapa bisa terjadi seperti itu sehingga bisa teridentifikasi penyebabnya. Itu menjadi catatan agar berikutnya semua SPPG harus menjamin kesehatan, dengan uji lab yang ketat," katanya.
Selain itu, dari sisi manajerial, Herman mengatakan Dinas Sosial Jabar juga dikerahkan untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta petugas Badan Gizi Nasional (BGN) dan penyedia makanan MBG.
"Kami sudah tugaskan juga dinas sosial untuk kordinasi dengan kabupaten kota dan petugas BGN, SPPG untuk manajemen pengelolaan dapur di lapangan bisa optimal. Itu kan ada perencanaan pelaksanaan evaluasi harus manageable," katanya.
"Jadi itu yang akan kami perbaiki bersama, dari sisi kesehatan dan manajerial harus sehat, harus higienis dan pengelolaan harus manageable sehingga berbagai ekses bisa diantisipasi dan pengelolaan ke depan bisa lebih baik," sambungnya.
Konsolidasi stakeholder
Pada Jumat ini juga, Herman mengatakan Pemprov Jabar menggelar konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stake holder) terkait. Konsolidasi itu akan membahas kronologi, standar operasional prosedur (SOP), hingga mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
"Intinya makanan harus higienis, pengelolaan harus manajebel, perencanaan harus mantap. Yang akan disajikan apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya, semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan," kata Herman.
Baca berita lengkapnya di sini.
(kid/gil)
