Penyebab Keterlambatan Pembangunan 6 Sekolah di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membeberkan alasan keterlambatan pembangunan sejumlah sekolah di Jakarta setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar pembangunan segera rampung.

Sebelumnya, KPK menemukan enam proyek pembangunan sekolah di Jakarta, yang ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, ternyata belum juga rampung hingga saat ini. Adapun total anggaran untuk seluruh paket proyek mencapai Rp 262 miliar.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah menjelaskan keterlambatan proses pembangunan gedung sekolah pada Paket 1 Tahun 2024 disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari proses lelang, penghapusan aset, hingga berbagai kendala teknis di lapangan. 

Kendati demikian, Taga mengatakan Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengambil langkah untuk mengatasi keterlambatan ini. “Salah satunya dengan menyurati pihak kontraktor guna mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan,” kata Taga kepada Tempo pada Senin, 27 Mei 2025.

Taga mengatakan perkembangan progres fisik pembangunan sejumlah sekolah sudah di atas 90 persen. SDN Duri Pulo 01, 02, 03, 04, 05, dan 10 telah mencapai 97,09 persen dengan target penyelesaian pada 12 Juni 2025. Sedangkan SDN Cikini 01, 02 dan Unit Sekolah Baru (USB) SMA telah mencapai 97,02 persen dengan target penyelesaian pada 15 Juni 2025.

“Keterlambatan seperti ini tentu menjadi bahan evaluasi kami ke depan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih tepat waktu dan optimal,” ucap Taga. 

Ia memastikan Dinas pendidikan DKI Jakarta akan menindaklanjuti arahan KPK, termasuk menyampaikan progress harian kepada KPK sampai proses pembangunan sekolah selesai. Taga mengatakan laporan progres pembangunan sekolah ke KPK sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pekerjaan.

Taga menuturkan, selama ini pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan DKI dilaksanakan secara konsolidasi, yakni beberapa gedung sekolah digabung dalam satu paket lelang, dengan sistem penganggaran tahun tunggal (single year). Ke depan, skema konsolidasi pembangunan gedung sekolah akan diarahkan pada sistem tahun jamak (multi years). 

“Dengan pendekatan ini, proses pembangunan diharapkan menjadi lebih terukur dan realistis, baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun pencapaian target tahunan,” kata dia. 

Sebelumnya, Kepala Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti, menemukan deviasi atau selisih anggaran minus 31 persen dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta.

Temuan ini diungkap oleh tim Satgas II Korsup Wilayah II KPK saat meninjau pembangunan TK Negeri, SD Negeri 01 dan 02 Cikini, serta Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Mei 2025.

"Proyek tersebut merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta," kata Dwi dalam keterangan tertulis, yang dikutip Senin, 26 Mei 2025.

Total anggaran untuk seluruh paket proyek mencapai Rp 262 miliar, dengan nilai kontrak pembangunan Unit Sekolah Baru di wilayah Cikini sebesar Rp 61 miliar.

Dwi menyebut PPK dan inspektorat perlu memberi perhatian serius terhadap temuan tersebut agar pembangunan segera tuntas 100 persen. Apalagi, kata Dwi, anggaran enam proyek ini berasal dari tahun anggaran 2024. Untuk menyesuaikan realisasi target, Dinas Pendidikan telah melakukan adendum agar proyek dapat dilanjutkan hingga 2025.

proyek ini ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024. Namun, Dinas Pendidikan memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia jasa, sehingga jadwal serah terima diundur menjadi 3 Mei 2025. Setelah pengajuan adendum ketujuh, jadwal penyelesaian kembali mundur ke 22 Juni 2025.

Namun, hingga April 2025, progres fisik pembangunan baru mencapai 69,11 persen dan masih banyak bagian bangunan yang belum selesai.

Akibat keterlambatan ini, sejak Mei 2024 para siswa SDN 01 dan 02 Cikini harus direlokasi ke SDN 03 dan 05 Gondangdia. Kegiatan belajar mengajar (KBM) pun menjadi tidak optimal karena jam belajar dipadatkan dan para siswa harus bergantian dengan sekolah lain.

Tak hanya proyek di Cikini yang terlambat. Keterlambatan juga terjadi pada proyek rehabilitasi total SDN Duri Pulo 01, 02, 03, 04, 05, dan 10. Per 28 April 2025, progres pembangunan baru mencapai 69,13 persen.

Sementara itu, dua proyek pembangunan hampir rampung, yakni Kelompok Bermain Negeri (KBN) 29 Cempaka Baru dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Negeri (PKBMN) 29 Cempaka Baru dengan progres 91,43 persen (per 21 Mei 2025). Serta, SDN Karang Anyar 01, 02, 05, 06, dan 08 dengan progres 95,35 persen, berdasarkan laporan per 15 Mei 2025. 

Adapun dua proyek yang telah selesai dan diserahterimakan pada 9 April 2025, yakni SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01, 03 dan 05, serta TK Negeri Sawah Besar. Secara keseluruhan, rata-rata progres pembangunan enam paket proyek sekolah tersebut mencapai 84,90 persen.