3 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peserta Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina 2025, yang mewakili pemerintah, parlemen, institusi akademik, pemuka agama, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, gerakan pemuda, dan gerakan solidaritas di seluruh kawasan Asia-Pasifik, berkumpul di Jakarta, pada 7–8 November 2025 menyampaikan Deklarasi Asia Pasifik untuk Palestina.
Dua hal yang paling penting adalah, para peserta Dialog Internasional Asia Pasifik bersepakat memperkuat kerja gerakan Global Coalition for Al-Quds and Palestine (GCAP) di Asia Pasifik dan akan menjadikan Indonesia sebagai pusat gerakan.
Demikian disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Sabtu (8/11/2025) di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Prof Sudarnoto menjelaskan, tragedi genosida dan kekejaman massal yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza, di mana puluhan ribu warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak telah dibunuh, dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi dalam kondisi kelaparan, blokade, dan penghancuran infrastruktur vital termasuk rumah sakit, sekolah, serta rumah ibadah.
Kemudian, adanya Piagam PBB (1945), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Jenewa (1949), dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948), yang semuanya menegaskan perlindungan warga sipil dan hak semua bangsa atas penentuan nasib sendiri.
“Juga menyadari ketidakadilan historis yang menimpa rakyat Palestina akibat puluhan tahun pendudukan, pengusiran, dan penolakan sistematis terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pangan dan obat-obatan,” papar Prof Sudarnoto.
Ia mengapresiasi gelombang gerakan solidaritas global, termasuk di wilayah Asia-Pasifik, yang telah memobilisasi jutaan orang untuk menuntut keadilan, akuntabilitas, dan terwujudnya kemerdekaan Palestina.
Berikut isi lengkap deklarasi peserta Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina 2025.
1.Kami mengecam keras dan tanpa syarat genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, dan menyerukan Israel untuk segera menghentikan pelanggaran hak-hak Palestina dan hukum internasional.
2.Kami menuntut Israel, sebagai kekuatan pendudukan, mematuhi kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri blokade Gaza, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Palestina yang terdampak.
3.Kami menegaskan kembali dukungan terhadap hak yang tidak dapat dicabut bagi rakyat Palestina untuk kembali ke tanah mereka, menentukan nasib sendiri, merdeka, dan berdaulat penuh, serta menyerukan persatuan internal rakyat Palestina untuk mencapai tujuan tersebut.
4.Kami menyerukan penarikan penuh dan segera seluruh pasukan Israel dari seluruh wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal, serta menuntut pengembalian tanah yang telah dirampas oleh pemukim Israel kepada pemilik sahnya, rakyat Palestina.
5.Di bawah kerangka kedaulatan politik dan kemanusiaan Palestina, kami mendesak penempatan pasukan multinasional yang dipimpin Indonesia, Turki, dan Malaysia untuk menegakkan gencatan senjata dan resolusi-resolusi PBB.
6.Kami menyerukan negara anggota OKI dan negara-negara pendukung Palestina memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, serta menuntut pengusiran Israel dari PBB.
7.Kami mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mempercepat proses hukum terhadap kejahatan Israel dan memastikan pertanggungjawaban atas genosida dan kejahatan perang.
8.Kami bertekad memperkuat solidaritas Asia-Pasifik untuk Palestina melalui:
a.Diplomasi bersama di PBB dan forum regional
b.Diplomasi antarparlemen
c.Bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi
d.Penguatan jaringan masyarakat sipil dan kampanye edukasi global
e.Pembentukan Dana Wakaf Palestina dan mengajak semua negara berpartisipasi
9.Kami menyerukan pemerintah, institusi, dan masyarakat sipil di Asia-Pasifik untuk mengadopsi dan memperluas inisiatif BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) guna menekan Israel mematuhi hukum internasional.
10.Kami sepakat memperkuat Koalisi Global untuk Al-Quds dan Palestina di kawasan Asia-Pasifik untuk koordinasi strategi advokasi, riset, kemanusiaan, dan perlawanan terhadap propaganda Israel.
Terakhir, peserta Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina 2025, berikrar untuk bekerja bersama hingga genosida dihentikan, keadilan ditegakkan, dan rakyat Palestina meraih kemerdekaan penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina.
“Dalam persatuan dan solidaritas, dari Asia-Pasifik untuk Palestina, kami nyatakan komitmen tak tergoyahkan untuk keadilan, martabat, dan kebebasan,” pungkas Prof Sudarnoto.
Dialog internasional ini diselenggarakan MUI bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Global Coalition for Al-Quds and Palestine (GCAP), ormas sipil, pemuka agama, gerakan pemuda, lembaga filantropi, juga tentunya parlemen dan pemerintah.
Mereka yang hadir di antaranya, Ketua Palestine Research Center Nur Mutmainnah Rahim, Ketua GCAP Global Coalition for Al-Quds and Palestine Ziyad Bumilkha, Sekjen GCAP Ahmed Atawnah, Ketua Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) Prof Din Syamsuddin, Ketua Pelaksana ARI-BP KH Zaitun Rasmin, Ketua Panitia Dialog Asia Pasific untuk Palestina KH. Oke Setiadi Affendi, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI KH. Bunyan Saptomo, Sekjen MUI Buya KH Amirsyah Tambunan, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid serta seluruh tokoh perwakilan negara-negara Asia Pasifik yang peduli terhadap Palestina.
