Pimpinan Muktamar Ungkap Kronologi Mardiono Jadi Ketum PPP Terpilih

Jakarta, CNN Indonesia --

Pimpinan Sidang Muktamar ke-X PPP Amir Uskara mengungkap proses terpilihnya Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum periode 2025-2030.

Amir mengklaim para peserta muktamar menyetujui pencalonan tunggal Mardiono dalam sidang yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu (27/9). Oleh sebab itu, kata dia, majelis sidang mengambil keputusan aklamasi.

Ia mengakui memang sempat terjadi dinamika dalam pembahasan tata tertib muktamar sebelum penetapan Ketua Umum.

Akan tetapi, Amir mengatakan pasal 11 rancangan tata tertib mengatur bahwa pemilihan Ketua Umum harus dilakukan dengan kehadiran fisik peserta muktamar.

"Memang ada sedikit dinamika sidang dalam pembahasan muktamar tadi, dalam pembahasan tatib muktamar. Cuma dalam pasal 11 di rancangan tatib muktamar dijelaskan bahwa pemilihan Ketua Umum harus dihadiri secara fisik," ucap Amir melalui keterangan tertulis, Senin (29/9).

[Gambas:Video CNN]

Setelahnya, Amir menyebut aturan tersebut disampaikan dan seluruh peserta ditanyakan apakah sepakat atau tidak. Ia mengaku para peserta kemudian menyetujui aklamasi Mardiono.

Amir mengatakan meskipun setelah penetapan sempat terjadi keributan di arena muktamar, keputusan sidang yang telah diketuk palu tetap sah.

"Jadi setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan mayoritas DPW sudah diberikan kepada Mardiono. Seluruh DPW tersebut juga disebut hadir di dalam ruang sidang Muktamar X.

"Cuma diganggu oleh segelintir atau beberapa orang yang membuat dinamika menjadi tinggi di ruang sidang," pungkasnya.

Hal itu disampaikan setelah Ketua Majelis PPP M Romahurmuziy atau Rommy membantah klaim Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.

"Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan," ujarnya.

Ia mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.

"Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi," tuturnya.

(tfq/chri)