3 hours ago
17
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta memberikan pesan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam penggunaan APBD Perubahan 2026 dari meningkatkan layanan publik sampai setiap rupiah harus kembali kepada rakyat dan jangan boros.Hal ini disampaikan Achmad Yani yang menjadi juru bicara Fraksi PKS dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta 2026 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Achmad Yani menyampaikan 10 pesan PKS, di antaranya, perubahan anggaran harus berbasis evaluasi realisasi, pastikan belanja BBM sesuai operasional riil, sesuaikan hibah Bantargebang dengan volume sampah, mendorong setu babakan sebagai destinasi wisata terpadu, subsidi transportasi efisien dan berdampak pada layanan, optimalisasi Bus On Top sebagai layanan wisata kekinian, memperkuat kajian pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu, percepat E-Trap untuk mencegah kebocoran pajak, transportasi Opertional Expenditure (OPEX) dan kinerja BUMD, serta pastikan belanja perlindungan sosial tepat sasaran.
Politisi PKS yang karib disapa Bang Yani ini melanjutkan, jika diringkas lagi, pesan ini menjadi beberapa poin besar.
“Pastikan uang APBD tidak boros, karena setiap penambahan anggaran harus berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi yang jelas,” kata Yani.
Kemudian, masih menurut Yani, Pemprov DKI harus meningkatkan kualitas layanan publik, terutama transportasi, kesehatan, pendidikan dan layanan untuk masyarakat Kepulauan Seribu.
Selanjutnya, jangan sampai warga yang berhak, kehilangan mendapatkan bantuan sosial (bansos).
“KJMU dan PBI BPJS harus menggunakan data yang akurat dan memberi ruang pemulihan bagi penerima yang sebenarnya masih memenuhi syarat,” sambung Yani.
Yang tidak kalah penting juga, Yani yang juga Penasehat Fraksi PKS menyebutkan, tutup kebocoran penerimaan daerah dengan percepatan Electronic Transaction Perporation Agent (E-TRAPT) serta transparansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyampaikan Operational Expenditure (OPEX) untuk menilai efektivitas dan efisiensi belanja operasional Perusahaan.
“Ini diperlukan agar potensi pendapatan daerah tidak hilang,” tuturnya.
“Bagi PKS yang terpenting, setiap rupiah APBD harus kembali dirasakan masyarakat, baik dalam bentuk layanan yang lebih baik, bansos yang tepat sasaran, transportasi yang lebih efektif, juga pengembangan ekonomi dan UMKM,” pungkas Yani.
