Politikus Gerindra Usul Pilkada Ulang Comot Dana Pendidikan-Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Longki Djanggola mengusulkan agar kekurangan dana pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan.

Anak buah Prabowo Subianto itu menilai sumber anggaran tersebut bisa menjadi alternatif dari kekurangan anggaran PSU di beberapa daerah saat ini. Menurut dia, anggaran pendidikan dan kesehatan mestinya bisa dialokasikan hingga 20 persen.

"Diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana wajib misalnya anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen," kata Longki dalam rapat dengan KPU dan pemerintah di Komisi II DPR, Senin (10/3).

Nantinya, kata Longki, pemerintah daerah bisa melakukan diskresi untuk mengalihkan sebagian anggaran tersebut kepada KPU sebagai penyelenggara.

Eks Gubernur Sulawesi Tengah itu menilai hal itu tak bertentangan instruksi Presiden terkait efisiensi. Menurut Longki, usul itu perlu dipertimbangkan pemerintah.

"Saya kira perlu dipertimbangkan sepanjang kalau memang diatasi dengan kebijakan Pak Menteri yang terakhir ini itu saran saja," katanya.

Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian yang hadir pada kesempatan itu menolak tegas usulan Longki. Tito mengaku pemerintah tak akan mengorbankan anggaran wajib pendidikan hingga kesehatan untuk pemilu.

"Mohon maaf Pak Longki, kita nggak akan mengorbankan yang wajib Pak, yang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, nah itu dampakmya langsung ke masyarakat Pak," katanya.

Dia menyebut jumlah anggaran untuk pelaksanaan Pilkada ulang 2024 mencapai Rp719 miliar. Jumlah itu turun dari usulan semula mencapai Rp1 triliun.

"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 triliun karena ada efisiensi tersebut," kata Tito.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]