20 hours ago
10
INFO NASIONAL – PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND telah menyelesaikan amanah pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2024. Sepanjang tahun ini, PosIND berhasil menyalurkan bantuan kepada 4,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia dengan total dana mencapai Rp15,6 triliun.
PosIND mencatatkan pencapaian signifikan dalam distribusi bansos, dengan tingkat realisasi mencapai 96 persen dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian, Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses penyaluran sehingga target 100 persen belum tercapai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris. Dok. Pos Indonesia
Salah satu tantangan utama adalah pemutakhiran data penerima yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk memastikan ketepatan sasaran, PosIND mendukung proses validasi dengan menyediakan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima. “Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data,” ujar Haris.
Selain itu, PosIND menunjukkan kepeduliannya dengan mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel, atau mereka yang sedang sakit. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tambahnya.
Penyaluran bansos di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) menjadi tantangan tersendiri, terutama pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Kendala utama berupa akses transportasi yang sulit, kondisi cuaca ekstrem, serta waktu penyaluran yang terbatas.
Haris menjelaskan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, serta pihak keamanan. “Kami mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan di daerah. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan,” katanya.
Di tahun yang diwarnai pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), PosIND tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya. Haris menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan program pemerintah yang bersifat rutin dan tidak terkait dengan kepentingan politik. “Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Tugas kami adalah menyalurkan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Haris.
Transformasi Digital dengan Pospay
Dalam upaya meningkatkan efisiensi penyaluran bansos, PosIND telah mengadopsi teknologi digital melalui aplikasi Pospay. Aplikasi ini memungkinkan pencairan bansos secara digital bagi penerima yang memiliki smartphone. Sementara bagi mereka yang tidak memiliki akses ke perangkat digital, PosIND menerapkan sistem QR Code sebagai bukti kelayakan penerima bantuan serta menyediakan layanan USSD dan SMS untuk pengguna fitur phone.
“Artinya, kami telah mempersiapkan diri untuk masuk ke era digitalisasi bansos. Bahkan kami siap mendukung pemerintah saat program digitalisasi ini diimplementasikan penuh,” ujar Haris.
Arah Bisnis PosIND di 2025
Menghadapi tahun 2025, PosIND berkomitmen untuk terus memperluas layanan keuangan melalui Pospay dengan prinsip Payment, Insurance, Credit, Investment, dan Saving (PICIS). PosIND juga akan meluncurkan versi baru super app Pospay pada Maret 2025 guna memberikan layanan keuangan yang lebih luas dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, PosIND juga berencana untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). “Kami akan terus mengembangkan layanan, termasuk dalam pembiayaan UMKM dan sektor logistik. Dengan demikian, Pos Indonesia tidak hanya berperan dalam distribusi bansos, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Haris.(*)
