8 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta -Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Belanda angkat bicara ihwal sejumlah persoalan yang terjadi di Indonesia belakangan usai gelombang unjuk rasa mahasiswa dalam gerakan "Indonesia Gelap". PPI Belanda menilai pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan kontroversial yang tidak pro-rakyat sehingga berpotensi memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi.
Sekretaris Jenderal PPI Belanda Vadaukas Valubia Laudza menyatakan pelajar Indonesia di Belanda juga bertanggung jawab untuk mengawal kebijakan pemerintah yang kian jauh dari kepentingan rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami bukan sekadar saksi atas dinamika yang terjadi di tanah air, tetapi juga bagian dari komunitas intelektual yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi, menolak kebijakan yang mengorbankan rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan berorientasi pada keadilan sosial," kata Vadaukas dalam keterangan resminya, Jumat, 21 Februari 2025.
Dalam pernyataan sikap nomor 001/PS/PPIBelanda/II/2025, PPI Belanda menyatakan sejumlah tuntutan utama kepada pemerintahan Prabowo Prabowo Subianto. Di antaranya, mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berimplikasi terhadap sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Lebih lanjut, PPI Belanda menilai bahwa pengesahan Pasal 60A draf revisi UU Minerba yang memungkinkan universitas menerima keuntungan langsung dari hasil pertambangan sebagai upaya sistematis untuk melemahkan independensi kampus. Oleh sebab itu, organisasi mahasiswa itu menuntut untuk membatalkan revisi UU Minerba yang melemahkan independensi kampus.
Selanjutnya, PPI Belanda menuntut agar Prabowo mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan pengangkatan pejabat tidak berkompeten dan penggemukan kabinet, menghentikan dan mencopot anggota TNI aktif di jabatan sipil, serta menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) yang terbukti merugikan masyarakat.
Tak sampai di situ, PPI Belanda turut mendesak agar pemerintah Indonesia mengkaji ulang program Danantara dan membuka aksesnya kepada publik secara transparan. Terlebih, mereka menilai ada dugaan konflik kepentingan dalam penyelenggaraannya dan berisiko menciptakan turbulensi ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta melemahkan stabilitas fiskal apabila tanpa landasan yang matang.
PPI Belanda turut mengajak seluruh pelajar Indonesia di berbagai belahan dunia untuk turut bersuara atas situasi Indonesia yang dinilai kian buruk. Mereka berharap aparat keamanan tidak merespon demonstrasi dengan tindakan represif serta menghargai kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
Secara lengkap, berikut sembilan poin tuntutan PPI Belanda kepada pemerintah Indonesia:
1. Kaji ulang kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025;
2. Segera cairkan anggaran tunjangan kinerja dosen/akademisi dan memprioritaskan anggaran untuk pendidikan;
3. Batalkan pengesahan revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang memungkinkan agar institusi pendidikan (universitas) menerima keuntungan langsung dari hasil pertambangan;
4. Evaluasi total pelaksanaan program mercusuar Makan Bergizi Gratis (MBG);
5. Hentikan langkah pengangkatan pejabat yang tidak kompeten dan “penggemukan” kabinet yang berdampak pada pembengkakan anggaran;
6. Hentikan pengangkatan dan mencopot anggota TNI aktif di berbagai jabatan sipil;
7. Hentikan Program Strategis Nasional (PSN) yang telah banyak terbukti maladministrasi yang merugikan masyarakat setempat dan mengakibatkan pelanggaran HAM di lapangan;
8. Lakukan kajian ulang terhadap Program Danantara dan membukanya secara transparan; dan
9. Berlakukan transparansi dan mengedepankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam setiap pengambilan keputusan.
