49 minutes ago
6
Ahli gizi mengecek suhu makanan menggunakan termometer masak digital saat pemorsian contoh menu makan bergizi gratis (MBG) pada makanan khas nasi megono di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (1/11/2025). Polres Batang bersama Badan Gizi Nasional mempersiapkan SPPG itu yang rencana akan diresmikan oleh Presiden secara serentak dengan polres dari seluruh Indonesia pada 6 November mendatang untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang nantinya akan melayani sebanyak 13 sekolah dengan 2.882 penerima manfaat di Kabupaten Batang dengan menerapkan standar gizi makanan yang telah ditentukan yang mengangkat menu makanan khas daerah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto meminta penggunaan telur ayam dalam menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk sementara dikurangi dan diganti dengan daging sapi atau telur puyuh. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025), mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo itu untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) saat permintaan telur di masyarakat biasanya meningkat.
"Tadi Pak Presiden pesan, 'wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh'," kata Nanik meniru pernyataan Presiden Prabowo seusai pertemuan.
Nanik mengungkapkan bahwa gejolak harga pangan sudah mulai terasa di lapangan, terutama pada komoditas daging ayam, telur, dan buah.
"Saat ini kenaikan masih kecil, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada," ujarnya.
Selain mengatur substitusi bahan pangan, BGN juga mempercepat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk kemandirian bahan baku MBG setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Nanik mengatakan TNI Angkatan Darat akan menggerakkan Kodim untuk menanam sayur dan beternak ayam. Kementerian Koperasi menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar untuk koperasi yang menanam buah, sayur, dan mengembangkan peternakan.
BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW bagi produksi pangan. Untuk memudahkan pasokan ke Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), kelompok tani yang belum memiliki koperasi didorong membentuk usaha dagang bersama agar dapat terhubung ke rantai penyediaan MBG.
sumber : Antara
