TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran bekerja lebih cermat dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo, kata Dadan, tidak ingin kasus keracunan menyantap makan bergizi kembali terjadi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perintah itu disampaikan Prabowo dalam rapat bersama di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 3 Mei 2025. Rapat itu dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Sehingga kami bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kami adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," kata Dadan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 3 Mei 2025 dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.
Dadan mengatakan pelaksanaan MBG masih menghadapi tantangan pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Mengatasi hal itu, BGN sedang menyusun dan dan mempertajam standar operasional prosedur (SOP) pemilihan, serta supervisi mitra.
“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” kata Dadan.
Pada kesempatan sama, Dadan mengatakan BGN berkerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) mendidik 30 ribu calon Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ribuan calon Kepala SPPG itu akan selesai mengikuti pendidikan pada akhir Juli 2025.
BGN sampai saat ini sudah selesai mendidik sekitar 2.000 Kepala SPPG. Dari ribuan orang itu, 6 orang mengundurkan diri. "Sehingga SDM-nya baru ada 1.994," kata dia.
BGN, kata Dadan, akan melakukan percepatan sehingga program Makan Bergizi Gratis dinikmati secara luas. Karena itu, BGN bekerja sama dengan Unhan guna mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga.
Dari sisi anggaran, Dadan mengatakan, sudah selesai secara politis. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. “Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis,” ujar dia.
Sementara itu, dalam aspek infrastruktur Kepala BGN mengatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.
“Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis mencuat di berbagai daerah. Setidaknya empat wilayah telah melaporkan insiden serupa sejak program ini berjalan awal 2025.
Salah satunya di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya di SDN 33 Kasipute pada Rabu, 23 April 2025. Belasan murid muntah setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah setempat, Santi Jamal, menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.
Pada Senin, 21 April 2025, keracunan massal juga dilaporkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melibatkan 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1. Peristiwa itu menjadi bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga.
Di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 29 siswa SD Katolik Andaluri dilarikan ke fasilitas kesehatan usai menyantap makanan MBG pada Selasa, 18 Februari 2025. Para siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual dan muntah.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam tulisan ini
