4 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diselesaikan. Permintaan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertemuan yang juga dihadiri jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) itu merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan progres pembangunan IKN. Adapun pemerintah telah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN.
“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” kata AHY usai melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.
AHY mengatakan pembangunan IKN saat ini memiliki kendala keterbatasan anggaran dan dihadapkan dengan prioritas agenda nasional, seperti wasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan.
"Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut," kata AHY.
AHY pun memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Menurut dia, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025- 2029.
“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp 48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini," kata dia.
Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, AHY mengatakan, presiden mengalihkan fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Otorita IKN ditugaskan menyelesaikan pekerjaan untuk kompleks legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukung lainnya.
Target tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan pada Selasa 21 Januari 2025.
Basuki mengatakan desain pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif yang sebelumnya sudah dirancang akan ditinjau ulang. Peninjauan itu sesuai arahan Presiden Prabowo.
Basuki mengatakan pembangunan itu akan masuk dalam tahap kedua pembangunan (2025-2029) IKN. Anggaran sebesar Rp 48,8 triliun dari APBN telah disiapkan untuk menyelesaikan infrastruktur inti, seperti kompleks legislatif dan yudikatif, ekosistem pendukung, serta akses menuju wilayah perencanaan kedua (WP2).
Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan bahwa sepanjang 2024, pembangunan IKN telah menghabiskan anggaran Rp 43,4 triliun. Nilai tersebut mencapai 97,3 persen dari total anggaran yang disiapkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang tahun, yakni Rp 44,5 triliun.
Anggaran yang ditetapkan dari APBN 2024 digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan kementerian koordinator, kementerian lain, serta gedung otorita IKN. Selain itu anggaran digunakan pula untuk pembangunan rusun ASN, Hankam, rumah tapak menteri, rumah sakit IKN.
Eka Yudha Saputra dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
