13 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengusulkan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa dimanfaatkan untuk merelokasi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Hensa -sapaan Hendri, program andalan Prabowo tersebut bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir yang berulang kali melanda sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jakarta dan Bekasi.
Ia juga menyoroti keberadaan perumahan yang kerap menjadi langganan banjir. Ia mempertanyakan proses pemberian izin pembangunan di kawasan tersebut.
“Harusnya ada telaah ulang soal izin-izin itu. Perlu audit menyeluruh, kenapa ada perumahan yang dibangun di jalur rawan banjir, misalnya di area yang terdampak jika tanggul jebol. Akibatnya, banyak korban jiwa dan kerugian setiap kali banjir terjadi,” kata Hensa dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Maret 2025.
Hensa mengusulkan program 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo tidak hanya fokus pada penyediaan hunian baru, tetapi juga digunakan untuk merelokasi warga yang tinggal di zona bahaya banjir.
“Bisa enggak sih sebagian dari 3 juta rumah itu dialokasikan untuk masyarakat yang rumahnya pasti kebanjiran setiap kali curah hujan tinggi? Ini bisa jadi langkah strategis,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa relokasi saja tidak cukup untuk permasalahan banjir tersebut. Ia menyarankan agar kawasan perumahan yang telah direlokasi kemudian dirobohkan dan diubah fungsinya menjadi area resapan air, seperti situ atau danau.
“Setelah warga dapat rumah baru, kawasan lama yang rawan banjir itu dibongkar saja. Jadikan danau, misalnya Danau Galaksi atau Danau Nusa Indah," kata Hensa. "Jadi, selain menyelesaikan masalah banjir, kita juga menciptakan ruang terbuka yang bermanfaat,” paparnya.
Hensa berharap usulan ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan tata ruang dan penanggulangan bencana. Ia juga mendorong agar ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pembangunan perumahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
"Harusnya sih di audit terlebih dahulu ya mengapa izin itu bisa diberikan padahal daerahnya berpotensi banjir," kata dia.
Banjir menerpa beberapa titik di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek sejak Senin, 3 Maret 2025. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur hampir seluruh wilayah Jabodetabek pada Ahad sore hingga Selasa dini hari.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat saat ini terdapat 85 wilayah Rukun Tetangga (RT) masih terendam banjir. Wilayah terdampak meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Banjir tercatat paling parah di wilayah Jakarta Selatan.
“Banjir di satu RT Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, ketinggian air 3,1 meter,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta Mohamad Yohan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 Maret 2025.
Air yang merendam berasal dari Bogor, Jawa Barat. Selain itu ditambah curah hujan tinggi sejak Minggu malam, 2 Maret 2025, hingga Selasa malam, serta luapan Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Kali Angke.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan akan melakukan audit terhadap infrastruktur dalam kaitan banjir Jabodetabek.
"Asesmen mengenai infrastruktur pembenahan menjadi sesuatu yang penting," kata dia saat ditemui di Kantor Kemenko PMK pada Rabu, 5 Maret 2025.
M. Faiz Zaki dan M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
