Protes Secara Anonim di Medsos, Pegawai Kemenimipas Tuntut Pembayaran Tunjangan Kinerja

Adapun tuntutan yang ini disampaikan oleh para pegawai Kementerian Impas sebagai berikut:

1. Menuntut pelunasan tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan untuk periode Desember 2024 - Februari 2025 di seluruh wilayah Indonesia.
2. Meminta pembayaran hak pegawai selanjutnya dilakukan secara tepat waktu, manusiawi dan berkeadilan. Termasuk tunjangan kinerja, uang makan, THR, dan gaji K-13. Selain itu, menekankan pembagian beban kerja yang wajar serta pemenuhan hak cuti pegawai, termasuk cuti tahunan, cuti sakit, cuti haid dan cuti melahirkan.
3. Menuntut pengembalian pemotongan tunjangan pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan secara sepihak dengan nilai Rp 1 juta per pegawai, yang terjadi pada rentang Desember 2023 - Januari 2024 selama kepemimpinan Yasonna Laoly. Pemotongan ini dilakukan tanpa transparansi dan kejelasan dasar hukum, sehingga perlu adanya evaluasi serta pengembalian hak pegawai yang telah dikurangi.
4. Menolak kegiatan yang tidak memiliki dasar anggara yang jelas, seperti jamuan, rekreasi atau kegiatan sosial berpotensi membebani pegawai serta membuka peluang terjadinya pungutan liar atau korupsi.
5. Memastikan sistem promosi,mutasi dan jenjang karier dilakukan secara transparan serta menerapkan prinsip good governance. Selain itu meminta adanya keterwakilan perempuan yang lebih proporsional dalam struktur organisasi.
6. Perlindungan pegawai dari kriminalisasi. Kami mengapresiasi segala upaya penjatuhan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat terhadap pegawai yang melanggar kode etik atau melakukan tindak pidana. Namun kami menolak segala bentuk kriminalisasi atau hukuman tanpa dasar terhadap pegawai yang menyuarakan kebenaran demi good governance.

Pilihan Editor: Kasus Pungli WNA Cina, Semua Pejabat Imigrasi Soekarno-Hatta Dicopot