3 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapat sorotan. Kepala negara dinilai melanggar regulasi negara sekaligus mengundang potensi konflik kepentingan buntut keputusannya tersebut.
Beberapa nama di Kabinet Merah Putih pembantu Prabowo yang menjadi pejabat tinggi di Danantara antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di jejeran kursi petinggi lembaga anyar itu, Rosan Roslani duduk sebagai Chief Executive Officer Danantara dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara. Sementara Erick Thohir menjabat Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Danantara dengan Sri Mulyani sebagai salah satu anggota Dewas tersebut.
Fenomena menteri rangkap jabatan di struktural Danantara itu disentil Lembaga penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho mngatakan semestinya struktur pengelola Danantara tak boleh merangkap jabatan di pemerintahan.
“Sebab, berpotensi memancing konflik kepentingan antara regulator dan operator,” kata Andry, Senin, 24 Februari 2025.
Andry menyoroti langkah Prabowo menempatkan Erick Thohir, seorang Menteri BUMN menjadi Ketua Dewas Danantara. Sementara, Dony Oskaria, wakil dari Erick kini ditugaskan sebagai operator di Danantara. Menurut Andry, fungsi pengawas dan operasional bakal menjadi bias karena dilakukan di bawah kementerian yang sama, yakni BUMN.
Sementara itu, Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini juga menilai riskan terhadap jabatan Kepala BPI Danantara yang diemban Rosan Roeslani. Kendati mengaku yakin dengan kinerja kader Partai Gerindra itu, Didik Rachbini memperingatkan profesionalisme Rosan Roeslani bisa saja terusik apabila ada keterlibatan unsur politik dalam Danantara.
“Harus hati-hati, meskipun profesional tapi diganggu oleh politik, bisa jadi masalah,” ujar Didik Rachbini dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?’, yang digelar secara daring pada Senin, 24 Februari 2025.
Lebih lanjut, Didik Rachbini berpendapat politisi tidak bisa dinilai dari omongannya saja. Mereka—terutama dalam konteks pengisian jabatan di Danantara—harus dilihat dari hasil kinerja sebelumnya. Adapun setelah peresmian Danantara, Rosan menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang baik di lembaga yang ia pimpin.
“Pesan dari Bapak Presiden bahwa Danantara ini harus dijalankan dengan tata kelola pusat yang benar, good governance, kehati-hatian, transparan, dan penuh dengan integritas,” ujarnya.
Soal posisinya yang merangkap sebagai pembantu Prabowo di kabinet, Rosan justru menganggap hal itu sebagai terobosan baru dalam skema pemerintahan Indonesia. Sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, dia tidak hanya menyusun roadmap atau rencana investasi, tapi bisa langsung merealisasinya melalui dana yang ia miliki di Danantara.
“Jadi itulah suatu terobosan yang baru karena di banyak negara, seperti di UEA, menteri investasinya itu juga sama dengan kepala sovereign wealth funds,” kata mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini.
Di sisi lain, Pengamat BUMN sekaligus Ekonomi dari Datanesia Institute, Herry Gunawan menilai rangkap jabatan tersebut melanggar peraturan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Danantara termasuk kategori tersebut karena sebagian dana Danantara berasal dari APBN. Jadi (Danantara) terkena peraturan itu,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa, 25 Februari 2025.
Pihaknya juga mengkritik sikap pemerintah yang menjadikan menteri dan wakil menteri rangkap jabatan tersebut. Rangkap jabatan, ujar Herry, menciptakan citra buruk terhadap Danantara yang baru saja berdiri. Hal tersebut akan menyebabkan lembaga yang mengelola aset BUMN itu bakal sulit memperoleh kepercayaan publik.
Herry mengatakan, sepanjang para menteri dan wakil menteri di jajaran struktural Danantara tidak mundur dari jabatan terdahulu, maka selama itu pula mereka melanggar peraturan. Oleh sebab itu, ia meragukan keseriusan Prabowo yang ingin mengelola Danantara dengan professional. Menurutnya, jika awalnya tidak benar, perjalanan Danantara juga tidak akan baik.
“Segala sesuatu yang dimulai dengan tidak benar, maka lembaga pengelola itu tidak akan berjalan dengan baik,” ucapnya.
Polemik rangkap jabatan Rosan Roslani kemudian ditanggapi oleh Todotua Pasaribu, wakilnya di Kabinet Merah Putih. Todotua menilai rangkap jabatan Rosan merupakan bagian dari strategi konsolidasi BPI Danantara yang baru resmi terbentuk pada Senin, 24 Februari 2025 tersebut. Menurut dia, pembentukan Danantara bertujuan untuk mempercepat masuknya investasi strategis dan kebijakan hilirisasi.
“Pak Rosan berada di situ (Danantara) sebenarnya ini merupakan suatu strategi konsolidasi yang cepat,” kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi ini di Hotel St Regis, Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.
Todotua mengklaim sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan akan bisa mengonsolidasikan Danantara dengan strategi investasi pemerintah. Ia juga menilai peran Rosan di kedua lembaga akan mempersingkat waktu konsolidasi yang dibutuhkan Danantara.
“Supaya waktunya tidak terlalu panjang, dalam mengelola ini, jadi strategi Danantara ini sekaligus dipimpin oleh beliau,” katanya.
Selain Erick Thohir, Dony Oskaria, dan Rosan Roeslani, kehadiran Sri Mulyani di jajaran Danantara menuai sorotan. Pada Maret 2023 lalu, Bendahara Negara pernah berujar, kendati Kementerian Keuangan atau Kemenkeu merupakan ultimate shareholder BUMN, pihaknya tidak setuju pegawai Kemenkeu menduduki jabatan di perusahaan BUMN.
“Apalagi kalau alasan rangkap jabatan itu adalah untuk menambah penghasilan jajarannya. Kalau kayak gitu, enggak benar juga,” ujar Sri Mulyani dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat siang, 3 Maret 2023.
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat menanggapi temuan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) yang mencatat 39 pejabat di Kemenkeu merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Temuan ini dilansir setelah Sri Mulyani menyebut kekayaan pegawainya bukan dari hasil korupsi.
“Pantauan Seknas Fitra, setidaknya 39 pegawai Kementerian Keuangan dari eselon I dan II, (Wakil Menteri hingga kepala biro) yang merangkap jabatan, mayoritas menjadi Komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN,” kata Fino.
Adapun Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan Danantara merupakan instrumen pemerintah untuk mengelola kekayaan negara. Sumbernya antara lain aset serta dividen BUMN. Prabowo menyebutkan setidaknya lembaga ini kan mengelola dana US$ 900 miliar atau lebih dari Rp 14 ribu triliun.
“Danantara Indonesia akan menjadi salah satu (pengelola) kekayaan negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia,” kata Prabowo saat peresmian.
Pada tahap awal, Prabowo mengatakan akan mengalokasikan hasil penghematan negara sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara. Dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan ke sekitar 20 proyek strategis nasional. Dia mengklaim proyek-proyek tersebut bakal berdampak tinggi dan menciptakan nilai bertambah besar untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja.
Dinda Shabrina Vindry, Florentin, Dede Leni Mardianti, Sultan Abdurrahman, Dian Rahma Fika, M. Khory Alfarizi, dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
