1 day ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Philips Jusario Vermonte mengatakan Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, adalah program struktural.
Philips menyampaikan pernyataan itu merespons adanya ketidakpuasan responden terhadap MBG dalam survei Indikator Politik Indonesia mengenai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo. “Karena bersifat struktural, nanti harus memenuhi kebutuhan 80 juta anak. Tentu saja harus dimulai dari pelan-pelan,” kata dia saat menghadiri rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta pada Senin, 27 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dia berpendapat ketidakpuasan terjadi karena saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi MBG baru berjalan sekitar 230 satuan untuk melayani kebutuhan kurang lebih 650 ribu anak.
Menurut dia, pada akhir Agustus 2025, diharapkan ada 5 ribuan dapur, dan memenuhi kebutuhan lebih banyak anak. “Sehingga poinnya adalah sama seperti tadi, ini sifatnya struktural, bukan quick wins, yang harus dilihat hasilnya dalam tiga bulan pertama,” ujarnya.
Philips juga menyebutkan salah satu tujuan strategis program MBG adalah menumbuhkan rasa solidaritas nasional. “Karena ada program Makan Bergizi Gratis ini, mereka (anak-anak) akan tumbuh bersama-sama dengan kesadaran bahwa mereka makan makanan yang sama semuanya,” tuturnya.
Dia juga menuturkan tujuan strategis lainnya dari MBG adalah adanya intervensi gizi dari pemerintah agar kebutuhan gizi anak-anak Indonesia tercukupi, sehingga performa di kelas hingga aspek sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dapat berkembang.
Survei Menunjukkan 64,6 Persen Responden Puas dengan MBG
Adapun lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program MBG pada 100 hari kerja Presiden Prabowo.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut adalah bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui MBG. “Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1 persen. Mereka setuju dengan program ini,” kata Burhanuddin dalam pemaparan hasil survei secara daring, Senin.
Meski demikian, Burhanuddin mengatakan Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap MBG yang baru dimulai pada 6 Januari lalu. Dia menuturkan, dari 91,3 persen responden yang mengetahui MBG, terdapat 21,7 persen yang mengaku kurang puas terhadap pelaksanaan program tersebut.
Terdapat pula 62,5 persen yang yakin pelaksanaan MBG tepat sasaran, sedangkan sebanyak 30,8 persen tidak yakin. “Dalam jumlah yang cukup signifikan, sepertiga responden itu enggak percaya MBG tepat sasaran. Meskipun minoritas, dengan jumlah sepertiga responden menyatakan kurang percaya MBG tepat sasaran, itu patut diwaspadai oleh pemerintah,” ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah juga perlu mewaspadai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap potensi MBG dikorupsi. Menurut dia, sebanyak 46,9 persen meyakini MBG dapat dikorupsi, sedangkan 43,1 persen percaya MBG berjalan baik.
“Artinya, aparat penegak hukum, kejaksaan, Polri, KPK, harus membantu pemerintah memastikan pelaksanaan MBG tidak masuk ke kantong pribadi karena besar sekali warga yang menyatakan tidak percaya pelaksanaan MBG ini bebas korupsi," ujarnya.
Burhanuddin mengatakan baru 16,5 persen responden dari surveinya yang mengaku telah menerima manfaat program MBG.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan. Toleransi kesalahan survei kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling.
Vedro Imanuel Girsang dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Penerbitan SHM di Laut Sumenep: Ini Sikap DPRD Jatim, Walhi, dan KKP
