8 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah menghemat belanja negara hingga Rp 306,6 triliun. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang ditandatangani Prabowo pada 22 Januari 2025, penghematan terdiri dari anggaran kementerian dan lembaga Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,5 triliun.
Prabowo meminta kementerian dan lembaga melakukan rencana identifikasi belanja, sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hasil identifikasi disampaikan terlebih dahulu kepada mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hasil revisi berupa blokir anggaran yang sudah mendapat persetujuan dengan DPR, diusulkan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Dalam Inpres tersebut, pemerintah daerah juga diminta memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Penghematan anggaran negara tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari kementerian.
Kementerian ESDM Fokuskan Anggaran untuk Ketahanan Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyesuaikan kegiatan-kegiatan di lapangan untuk menjaga ketahanan energi nasional, menyusul keluarnya Inpres tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
“Kami sedang menyesuaikan kegiatan-kegiatan, fokus dengan ketersediaan energi secara nasional. Ketahanan energi,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Yuliot menjelaskan, meskipun Presiden Prabowo meminta kementerian melakukan efisiensi anggaran, dia berpesan agar ketahanan energi nasional tetap terjaga. Karena itu, aktivitas-aktivitas lapangan Kementerian ESDM berfokus pada ketersediaan energi secara nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum Tunggu Detail dari Menteri Keuangan
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya menunggu detail dari Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai efisiensi anggaran. “Kami tinggal menunggu detail dari Ibu Menteri Keuangan. Kami dikasih berapa (besaran efisiensi) finalnya,” ujar Dody di Kementerian PU, Jakarta, Jumat.
Dia menuturkan, jika detail tersebut sudah ada, akan dijabarkan kepada setiap direktorat jenderal di Kementerian PU. “Kemudian kami bisa menjabarkan kepada tiap-tiap Direktorat Jenderal,” katanya.
Mensesneg: Kita Perlu Kencangkan Ikat Pinggang
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan alasan Presiden Prabowo memangkas anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah harus lebih selektif untuk kegiatan yang produktif dan berdampak langsung. Sehingga ada konsekuensi penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga.
“Saya pikir adalah sebagaimana Pak Presiden tekankan, kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan,“ kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 23 Januari 2025.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu mengatakan penghematan ini merupakan semangat bersama Kabinet Merah Putih untuk efisiensi anggaran. Dia mengatakan, seperti disampaikan Prabowo sebelumnya, pemangkasan berlaku untuk seminar, studi banding, atau perjalanan dinas. “Kalau kita bisa menghemat, kan bisa dipakai sesuatu yang produktif,” ujarnya.
Wamen Transmigrasi: Pajak Rakyat Harus Kembali ke Rakyat
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan Inpres agar kementerian berhemat sangat baik untuk efisiensi dan efektifitas program. “Karena penghematan ini dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas program sehingga uang yang berasal dari pajak rakyat itu sebesar-besarnya harus kembali ke rakyat,” kata Viva Yoga saat dihubungi Tempo, Jumat.
Menurut Yoga, kementeriannya bisa mengurangi biaya seminar, seremonial, sosialisasi, dan perjalanan dinas yang tidak perlu sesuai dengan arahan presiden. Efisiensi tersebut, kata dia, bisa dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern saat ini seperti Zoom Meeting atau panggilan video. Sehingga anggaran yang tadinya dialokasikan bisa dikurangi.
“Jadi kami dukung itu. Kami berupaya untuk terus berjuang dan menaati itu agar betul-betul setitik rupiah pun di APBN itu bisa memberikan manfaat buat rakyat,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan Tunggu Arahan Sri Mulyani
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, belum memperbaiki atau merevisi efisiensi anggaran di kementeriannya.
“Saya belum review anggaran tapi mungkin dari Menkeu (Menteri Keuangan) akan menyampaikan kepada kami,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.
Riri Rahayu, Eka Yudha Saputra, Ilona Estherina, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Beda Sikap terhadap Usul Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
