TEMPO.CO, Tangerang - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) meluncurkan program Perlindungan Mitra Tenant UMKM dari risiko kebakaran, bencana alam dan gangguan usaha lainnya. Program ini menyasar 10 ribu UMKM yang mengoperasionalkan bisnisnya di 20 ribu gerai Alfamart di Indonesia.
"Sehingga pelaku UMKM bisa lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya tanpa terbebani rasa cemas," ujar Corporate Affairs Director Alfamart Solihin saat peluncuran program Perlindungan Mitra Tenant UMKM Alfamart di Alam Sutera, Kota Tangerang, Senin 26 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Solihin, program perlindungan ini menyasar 10 ribu lebih mitra UMKM Tenant Alfamart yang menjalankan operasional bisnisnya di halaman gerai Alfamart di seluruh Indonesia. "Ini adalah bentuk keseriusan Alfamart dalam mendukung pelaku UMKM."
Solihin yakin, perlindungan asuransi ini akan memberikan fasilitas tambahan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh mitra UMKM tenant Alfamart. Alfamart sebelumnya telah menjalankan berbagai program dalam mendukung pertumbuhan UMKM seperti melakukan pendampingan dan pelatihan.
Direktur Utama Aksrindo Fankar Umar menjelaskan, pelaku UMKM akan mendapatkan santunan perlindungan sebesar Rp 2,5 juta untuk gerobak usaha, Rp 5 juta untuk tenant dan Rp 20 juta untuk tempat tinggal pelaku UMKM. "Perlindungan dari kebakaran, bencana alam, kecelakaan dan sebagainya," kata Fankar.
Pelaku UMKM, kata dia, cukup membayar premi sebesar Rp 50 ribu per tahun. "Untuk proses klaim bisa dilakukan di jaringan gerai Alfamart di Indonesia," kata Fankar. Untuk mendaftar dan menerima klaim asuransi ini, para pelaku UMKM, cukup men-scan barcode yang ditempelkan di gerobak dan tenant UMKM.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Reza Damanik mengatakan, program ini sesuai dengan kondisi UMKM saat ini yang sebagian besar tidak paham dan tidak siap dalam menghadapi bencana. "Sekitar 53 persen dari 60 juta UMKM di Indonesia saat ini tidak paham dan tidak siap dalam menghadapi bencana. Sebagian besar UMKM kita belum tahap itu, belum paham dan belum mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana," ujarnya.
Adapun 40 persennya, kata Reza, sudah terkena bencana tapi sulit untuk bangkit lagi. Sebagian besar, UMKM yang sudah terkena bencana, baru 2 tahun kemudian baru bisa bangkit lagi karena mereka tidak memiliki mitigasi risiko bencana. "Untuk itu UMKM harus terlindungi, bisa melakukan mitigasi dan bisa segera bangkit ketika bencana terjadi," tuturnya.
Reza menyebutkan, selain tidak siap menghadapi bencana, ada tiga masalah kursial lainnya yang dihadapi 60 juta UMKM di Indonesia. Sejumlah masalah itu adalah mayoritas atau 60 persen UMKM belum mendapatkan akses permodalan dan dari sisi aspek legalitas ternyata kurang dari 20 persen UMKM belum memiliki nomor induk berusaha (NIB).
"Kami sedang mendorong agar UMKM punya NIB dengan gratis agar lebih mudah mendapatman pendanaan mikro, seperti sertifkasi halal gratis," tutur Reza. NIB penting sekaligus merapikan data UMKM dan 60 persen lebih UMKM belum mendapatkan layanan pelatihan dan pengembangan usaha.
Pemerintah, kata Reza, mendukung program perlindungan pelaku UMKM yang digagas Alfamart dan Askrindo." Program ini menunjukan sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem perlindungan yang inklusif untuk UMKM."
Saat ini tercatat ada 60 juta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi, yang berkontribusi besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan lapangan pekerjaan.
