13 hours ago
7
BANJIR melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Ahad, 2 Maret 2025. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menggelar rapat koordinasi membahas masalah banjir wilayah Jabodetabek bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui teleconference pada Selasa, 4 Maret 2025. Pratikno meminta banjir di Jabodetabek ditangani dengan cepat.
Saat membuka rapat tingkat menteri perihal persiapan hari raya dan libur Idulfitri di Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025, Pratikno menuturkan pemerintah terus mengawasi kondisi banjir yang melanda sejumlah wilayah, termasuk di Jabodetabek dan sejumlah wilayah lain.
Berikut pernyataan Menko PMK Pratikno dalam berbagai kesempatan soal banjir yang melanda wilayah Jabodetabek dan daerah lain.
Pemerintah Tambah Pesawat untuk Modifikasi Cuaca
Dalam rapat tersebut, Pratikno mengatakan operasi modifikasi cuaca terus dilakukan sebagai upaya mencegah penambahan volume air termasuk dengan penambahan pesawat pada hari ini, Rabu, 5 Maret 2025. “Kita terus kawal dan bukan hanya tanggap darurat tetapi juga operasi modifikasi cuaca kita lakukan. Ada tambahan pesawat untuk malam hari ini dan hari-hari seterusnya untuk mengurangi volume air hujan,” kata dia, seperti dikutip dari Antara.
Pratikno sebelumnya mengharapkan operasi modifikasi cuaca dapat membantu mengurangi curah hujan yang berlebihan di sejumlah wilayah terdampak banjir, termasuk di Bekasi, Jawa Barat, yang menyebabkan ribuan orang mengungsi.
Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menuturkan kondisi cuaca di Bekasi pada Rabu sudah lebih baik. “Kita lihat hari ini juga sudah mulai jauh lebih baik. Kita terus memonitor, termasuk kondisi di Bekasi sudah jauh lebih baik,” tuturnya.
Upaya modifikasi cuaca dilakukan mengingat curah hujan yang diprakirakan masih tinggi di Jabodetabek dalam 10 hari ke depan. Pemerintah juga mengoperasikan pompa air untuk mempercepat banjir surut.
BNPB sebelumnya mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan cara menaburkan garam menggunakan pesawat ke awan potensial tersebut direncanakan berlangsung selama empat hari, 4-8 Maret 2025.
Pemerintah terus melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Selain itu, juga menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir. “Evakuasi ini penting untuk tanggap darurat dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar ya, seperti makanan, pakaian, baik di pengungsian maupun di luar pengungsian,” kata Pratikno.
Pemerintah Audit Infrastruktur Bekasi Berkaitan dengan Banjir
Pratikno juga mengatakan pemerintah akan mengaudit infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat, menyusul banjir yang melanda kota itu. Dia akan mendiskusikan hal itu dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Dia menuturkan audit infrastruktur itu untuk mengetahui pemanfaatan lahan apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Pihaknya juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya. “Juga tentu saja hal-hal yang dalam keseharian penanganan sampah,” kata Pratikno di Jakarta, Rabu.
Banjir Jabodetabek Jangan Sampai Jadi Isu Politik
Dalam rapat koordinasi daring dengan BNPB dan BMKG pada Selasa, Pratikno meminta banjir di Jabodetabek ditangani dengan cepat. “Kejadian banjir di jantung nasional, Jabodetabek mudah sekali isu ini akan berkeliling menjadi isu yang sosial, isu politik dan seterusnya. Oleh karena itu, mohon untuk ditangani secepat-cepatnya,” kata Pratikno. “Ini memang ya situasinya SOS (darurat), itu hanya emergency, bukan hanya isu bencana, tetapi jangan sampai bencana alam nanti merembet ke masalah-masalah lain, masalah sosial, masalah politik, dan lain-lain.”
Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menyebutkan koordinasi adalah kunci penanganan banjir Jabodetabek. Pratikno mengatakan Kemenko PMK akan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya untuk menurunkan personel ke lapangan.
Dia juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pemulihan infrastruktur, khususnya menjelang Idulfitri. “Kalau Kemenko PMK perlu untuk terlibat lebih intens memobilisasi sumber daya dari kementerian lain, kami siap. Saya akan mengikuti kebutuhan lapangan yang disampaikan oleh Kepala BNPB,” kata Pratikno.
Daniel Ahmad Fajri dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Beberapa Wilayah Jabar Dilanda Banjir, Dedi Mulyadi dan Kementerian PU Lakukan Ini
