TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan akan menggelar pemilihan umum pada 3 Juni 2025. Penetapan tanggal ini diumumkan Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol.
Han menerangkan, penetapan tanggal itu sudah mempertimbangkan kebutuhan akan waktu yang cukup bagi partai-partai politik untuk bersiap serta menjamin kelancaran logistik pemilu, seperti susunan daftar pemilih dan mencetak surat suara. "Kebutuhan untuk memastikan kelancaran operasi pemilu dan memberikan waktu yang cukup bagi partai politik untuk mempersiapkan diri," kata Han Duck Soo pada Selasa, 8 April 2025, dikutip dari Aljazeera.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Negeri Ginseng menggelar pemilihan umum usai Presiden Yoon dimakzulkan pada 3 Desember 2024 karena mengeluarkan dekrit diluar kewenangan konstitusionalnya. Tindakan ini menimbulkan kemarahan publik dan kecaman luas. Yoon dianggap menghidupkan kembali trauma sejarah militerisme Korea sebelum 1987.
Dinukil dari laman The Korea Herald, Mahkamah Konstitusi akhirnya menguatkan pemakzulan pada 4 April lalu. Sesuai konstitusi, pemilu harus digelar maksimal 60 hari setelah jabatan presiden kosong. Pemerintah memilih batas waktu terjauh agar persiapan dapat dilakukan secara menyeluruh, serupa dengan pemilu kilat 2017 pasca pemakzulan Park Geun-hye.
Pemilihan presiden ke-21 akan berlangsung di tengah tenggat hukum yang ketat. Pendaftaran calon dimulai pada 4 April dan akan ditutup 11 Mei. Masa kampanye resmi dimulai 12 Mei dan berakhir sehari sebelum pemilu. Pegawai negeri yang hendak mencalonkan diri diwajibkan mundur paling lambat 4 Mei. Sementara pemungutan suara awal dijadwalkan pada 29–30 Mei. Tidak seperti pemilu biasa, presiden terpilih dari pemilu ini akan langsung menjabat tanpa masa transisi. Hal ini menambah beban politik di tengah tantangan ekonomi dan diplomasi.
Lee Jae-myung dari Partai Demokrat muncul sebagai kandidat terkuat. Mantan gubernur itu sebelumnya nyaris mengalahkan Yoon pada pilpres 2022. Meski demikian, Lee masih harus menghadapi beberapa dakwaan hukum yang dapat mengganggu peluangnya.
Partai-partai saingan mulai memanaskan mesin politik, mengincar suara dari publik yang masih ragu setelah drama pemakzulan. Pendaftaran resmi calon akan menjadi penentu arah kompetisi yang berlangsung dalam waktu singkat ini.
Sebelum tanggal pemilu ditetapkan, Partai Demokrat mendesak Han untuk segera mengumumkan jadwal dan menyatakan sikap netral. “Han Duck-soo harus bersikap adil dan tidak mencampuri proses politik,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Kim Yoon Deok dalam konferensi pers di Majelis Nasional. Komisi Pemilihan Nasional atau National Election Commission (NEC) juga mulai menggelar rapat koordinasi nasional dengan 17 provinsi untuk memastikan kelancaran dan transparansi pemilu. Uji coba pemilu lokal awal April menjadi latihan teknis menjelang pemilihan besar yang akan datang.
Yolanda Agne dan Linda Lestari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Ruang Terbuka Hijau Menyempit
