2 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan dia tidak mempedulikan isu politik yang coba diembuskan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Papua, karena program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan tugas kemanusiaan. “Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Menhan setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Menhan mengungkapkan hal itu menanggapi adanya aksi penolakan MBG oleh aliansi sejumlah pelajar di Papua Pegunungan, dan kaitannya dengan potensi ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) di dalamnya.
Merespons situasi yang belum kondusif di Papua, Sjafrie mengatakan pihaknya menerjunkan personel TNI Angkatan Darat (AD) dalam pelaksanaan MBG pada unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ucapnya.
Saat ditanya perihal ada tidaknya penggunaan pendekatan tertentu dalam pelaksanaan MBG di Papua, Sjafrie hanya menekankan masyarakat akan merasakan sendiri manfaat dari program tersebut. “Ya, nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting,” kata dia.
Dia pun mengatakan pihaknya mencoba berpegang pada niat baik membantu pemenuhan gizi para penerima manfaat dalam mendukung terlaksananya program MBG di Papua. “Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” tuturnya.
“Mereka adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini (MBG) diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah,” ujar dia menambahkan.
Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menunjukkan aksi pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menolak program makan bergizi gratis. Salah satunya diunggah akun @K*******9 di X. Dalam akun itu, tampak rombongan pelajar berseragam SMA memenuhi jalan sambil membawa poster. Mereka menyerukan orasi siswa tak membutuhkan makan bergizi gratis, melainkan sekolah gratis.
Kepala BGN Ungkap Alasan Makan Bergizi Gratis Belum Berjalan di Papua
Adapun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap alasan utama yang menyebabkan program MBG yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum menjangkau wilayah Papua.
Dadan mengatakan pelaksanaan MBG dipengaruhi oleh tiga hal penting, yang salah satunya tidak dimiliki oleh wilayah Papua. “Satu, anggaran. Dua, sumber daya manusia. Tiga, infrastruktur. Anggaran sudah selesai. SDM ada. Infrastruktur yang belum,” kata Dadan saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Senin malam, 3 Februari 2024.
Dia mengklaim, saat ini, pemerintah sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah segera menerima manfaat MBG. Dadan mengatakan kedua wilayah tersebut termasuk yang diprioritaskan. Usaha pemerintah dalam mempercepat capaian target MBG dilakukan dengan penambahan dapur dan kerja sama lintas sektor. Dadan menargetkan 1,5 juta orang akan menikmati MBG pada pertengahan Februari 2025. Hal itu menyusul rencana penambahan sekitar 238 SPPG di bulan yang sama.
Sementara itu, per 3 Februari 2025, realisasi penerima MBG sebanyak 730 ribu orang dengan jumlah SPPG mencapai 245 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dadan menyebutkan, dari target penerima manfaat MBG sebesar 82,9 juta orang per 2025, telah tercapai 0,8 persennya.
“Kalau nanti pertengahan Februari 1,5 persen, itu berarti kurang 98,5 persen. Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8 persen,” kata Dadan.
Dosen Institut Pertanian Bogor itu juga menyampaikan pemerintah akan mengajak beberapa lembaga negara dan ormas keagamaan untuk kerja sama demi mempercepat capaian MBG. Adapun lembaga yang disebut oleh Dadan di antaranya Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
Dadan memastikan BGN akan memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 71 triliun. Dia enggan mengomentari kelanjutan wacana penambahan dana MBG sebanyak Rp 100 triliun yang ia usulkan sebelumnya.
M. Raihan Muzzaki, Dian Rahma Fika, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Respons Kubu Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans atas Putusan MK dalam Sengketa Pilgub Jatim
