Skor IPK Indonesia Naik, ICW: Nilai Korupsi Politik Merosot

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2024 naik tiga poin menjadi 37. Dengan kenaikan indeks ini, peringkat Indonesia terdongkrak ke posisi 99 dari 180 negara.

Meskipun secara umum IPK Indonesia merangkak naik, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada penurunan skor pada tiga sumber data IPK. Tiga indikator itu adalah penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, korupsi politik yang melibatkan tiga rumpun kekuasaan, dan penyuapan kegiatan bisnis seperti ekspor, impor, dan perolehan kontrak publik.  

"Skor Indonesia kali ini juga masih merosot dibandingkan dengan skor tertinggi yang pernah Indonesia dapat, yaitu 40 pada 2019," kata Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW, Wana Alamsyah, dalam keterangan resminya, Rabu, 12 Februari 2025. 

Wana mengatakan, kenaikan skor IPK 2024 masih menyisakan banyak catatan dan tak cukup kuat untuk menyimpulkan kondisi antikorupsi Indonesia membaik. Terlebih untuk menghadapi tahun pascapolitik dan beragam kebijakan baru pemerintah yang mempunyai kerentanan korupsi cukup tinggi. 

IPK ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. 

Meski skor WEF 2024 naik signifikan dibandingkan skor pada 2012-2021, adanya indikator ini perlu dicatat sebagai indikator baru yang hadir karena Indonesia memberi tanggapan untuk survei, yang kualitas datanya juga masih perlu dikhawatirkan setelah vakum 2 tahun. "Global Insight Country Risk Ratings di tahun 2024 malah turun 15 poin dibanding tahun 2023," kata Wana. 

Wana mengatakan, indikator ini mengenai resiko penyuapan dalam impor/ekspor, memperoleh kontrak publik, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya. 

Indikator lain yang berkaitan dengan tema CPI 2024 Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan adalah Varieties of Democracy Project. Indikator korupsi politik yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tercermin dalam korupsi sumber daya alam di Indonesia.  

"Kajian ICW mengenai bisnis ekstraktif dan energi terbarukan di balik Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif berelasi kuat dengan para penguasa atau pejabat terpilih untuk mengamankan usahanya," kata Wana. 

Pemerintah daerah dan eksekutif memberikan izin ekstraktif, pemilik perusahaan diberikan karpet merah oleh legislatif, dan keberpihakan yudikatif kepada perusahaan jika masyarakat berteriak di pengadilan akan dampak lingkungan yang dialami. 

Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) telah merilis skor indeks persepsi korupsi atau IPK tahun 2024. Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan tiga poin dari 34 pada 2023 menjadi 37 poin pada 2024. 

Peningkatan skor itu menempatkan posisi Indonesia pada rangking ke 99 dari 180 negara yang diukur. Tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara. 

Walaupun terjadi peningkatan, posisi Indonesia berada tertinggal jauh dari sejumlah negara Asia Tenggara lain. Seperti Timor Leste yang berada di peringkat ke 73 dengan skor 44, Vietnam di peringkat 88 dengan skor 40, dan Malaysia peringkat ke 57 dengan skor 50. Kemudian Singapura berada diperingkat ke 3 dengan perolehan skor 84. Di lain sisi, skor yang diraih Indonesia masing jauh dari rata-rata global, yakni 43 poin.