8 hours ago
8
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS (CASN) yang dijadwalkan serentak pada 1 Oktober 2025 dari jadwal sebelumnya pada Maret 2025. Sedangkan pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak diagendakan pada 1 Maret 2026 dari jadwal semula Juli 2025.
Menteri PANRB Rini Widyantini meyakini ditundanya pengangkatan CPNS sudah sesuai dengan aturan. Dia mengatakan penundaan pengangkatan CPNS ini untuk mendukung agenda transformasi manajemen ASN.
Poin pertama dari agenda itu adalah transformasi rekrutmen dan jabatan. Agenda tersebut diyakini sebagai intisari dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” kata Rini dikutip dari keterangan resmi Kemenpan RB pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Keterangan itu menyebut aturan yang saat ini berlaku memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) masing-masing. Dengan ditundanya pengangkatan CPNS, pemerintah melalui Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menyamakan TMT. Tujuannya, kata Rini, agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas.
Ombudsman: Perlu Regulasi tentang Kepastian Pengangkatan CPNS
Ombudsman RI meminta pemerintah menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CPNS Tahun Anggaran 2024. Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan sebagai jaminan kepastian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mengenai pengangkatan CPNS 2024. “Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk CPPPK,” kata Robert dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.
Dia mengatakan penundaan pengangkatan CPNS berdampak terhadap pelayanan publik. Dia mencontohkan, ribuan CPNS tenaga kesehatan yang belum diangkat dapat mengganggu layanan kesehatan. “Tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akan berakibat terganggunya layanan kesehatan,” ujar Robert. Dia mengatakan penundaan itu berpotensi maladministrasi dalam pelayanan bidang kepegawaian.
Hal itu merupakan salah satu dari sejumlah saran dari Ombudsman kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan masalah ini.
Saran lainnya adalah pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan pengangkatan CPNS tersebut. Pemerintah juga perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya.
Ombudsman juga meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan Mengenai alasan penundaan pengangkatan CPNS 2024. Dia mengatakan kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya.
Saran berikutnya, sebagai exit-strategy, kata dia, pemerintah perlu menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.
Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan atas alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. Menurut Robert, Kemenpan RB maupun BKN wajib memastikan 395 instansi yang sudah siap segera mengangkat para CPNS yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak).
Ombudsman pun berharap terselesaikannya perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan pemerintah. Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR dengan pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya. “Hal ini penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif kepada upaya pencarian solusi penundaan pengangkatan CASN TA 2024,” tuturnya.
Prabowo: Lagi Diurus Semuanya
Adapun Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya sedang mengurus masalah pengangkatan CPNS 2024 yang ditunda sampai Oktober 2025. “Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo sambil mengacungkan jempol tangannya saat ditemui awak media di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah sudah membuat formulasi yang menjadi solusi terbaru mengenai penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS. “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Pada Senin, 10 Maret 2025, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pengangkatan CPNS menunggu arahan Presiden Prabowo. Dia mengatakan Presiden Prabowo akan turun tangan. Salah satunya dengan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) mengenai pengangkatan CPNS tersebut. “Sudah dilaporkan, nanti akan ada instruksi presiden ya,” kata Rini kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Daniel Ahmad Fajri, Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Beda Sikap Legislator PDIP dan KSAD soal Perlu Tidaknya Letkol Teddy Mundur dari TNI
