2 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Kadir Karding tak mempermasalahkan kritik yang disampaikan oleh buruh imbas kasus penembakan warga Indonesia di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Karding mengatakan pandangan buruh dijadikannya masukan bagi kementerian.
“Semua masukan dari masyarakat itu pasti akan kami terima. Bisa jadi mereka bersuara itu karena prihatin melihat keadaan saat ini,” kata Karding melalui pesan suara kepada Tempo pada Jumat, 31 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karding menjelaskan bahwa sebenarnya kementerian bakal menyediakan ruang untuk audiensi saat buruh melakukan demo pada Kamis, 30 Januari 2025, namun massanya tidak begitu banyak. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan prinsipnya kementerian P2MI akan membela dan hadir untuk pekerja migran.
“Kami akan membela walau mereka anprosedural. Tapi menurut kami apa yang dilakukan Malaysia ini dengan menggunakan kekuatan berlebihan tidak benar,” kata Karding.
Berdasarkan keterangan otoritas Malaysia yang disampaikan Kementerian Luar Negeri RI, kelima WNI itu ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu pada pukul 03.00 pagi, Jumat, 24 Januari 2025. Dalam rombongan mereka terdapat 26 pekerja migran Indonesia yang berada di satu kapal.
APMM yang berpatroli lantas melakukan penembakan terhadap penumpang kapal saat berada di perairan Tanjung Rhu. Pihak APPM mengklaim penembakan itu dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu orang WNI meninggal dan empat orang lainnya terluka.
Sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri dan Wakil Menteri P2MI imbas kasus penembakan warga Indonesia di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia itu. Pemerintah Indonesia, kata Said, lemah dalam membela kepentingan pekerja migran, sehingga menteri harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat buruh migran Indonesia diperlakukan secara tidak manusiawi di luar negeri. Pemerintah harus segera bertindak tegas, mengusut tuntas kasus ini, dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis pada Rabu, 29 Januari 2025.
Partai Buruh dan ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia pada Kamis, 30 Januari 2025, sebagai bentuk protes keras terhadap kasus penembakan warga Indonesia. Setelah itu, mereka juga. menggelar aksi di Kantor Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Kronologi Penembakan PMI di Malaysia
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi 3 dari 5 Pekerja Migran Indonesia korban penembakan APPM adalah Muhammad Hanafiah, HA, dan B dari Provinsi Riau. “Dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pascaoperasi dan belum dapat memberikan keterangan,” ujar dia, Rabu, 29 Januari 2025.
B dinyatakan meninggal dan akan dipulangkan ke Indonesia hari ini. Sementara empat PMI lain masih dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang, Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur juga telah menemui korban pada Selasa lalu.
Dalam pertemuan itu, HA dan Muhammad Hanafiah mengklaim tidak ada perlawanan dari mereka saat tertangkap oleh APMM di perairan Tanjung Rhu, Pulau Carey, Selangor, Malaysia. Sementara pihak Malaysia mengaku tembakan dilepaskan karena ada perlawanan dari para Pekerja Migran Indonesia itu. Mereka ketahuan akan meninggalkan Malaysia secara ilegal. Empat orang terluka dan satu tewas.
