Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah organisasi sopir dan buruh transportasi logistik menyatakan menggelar Aksi Mogok Nasional mulai, 13 Juli 2024. Aksi ini digalang oleh Konfederasi Sarbumusi bersama berbagai asosiasi pengemudi dari seluruh Indonesia, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada pekerja transportasi.
Dalam rilis resmi yang diterima CNNIndonesia.com, aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap "arogansi" Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Bagian Kewilayahan (Kemenko IPK) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyusun rencana penerapan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) tanpa melibatkan pihak sopir dan buruh logistik.
Adapun organisasi yang terlibat antara lain Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI).
"Aksi ini kami pastikan damai, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan tidak akan mengganggu transportasi umum. Fokus kami adalah penghentian operasional transportasi logistik dari berbagai titik strategis," ujar Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin.
Tuntut UU perlindungan sopir
Dalam aksinya, para sopir logistik mengusung sejumlah tuntutan yang menyentuh isu struktural di sektor transportasi, terutama terkait perlindungan buruh. Mereka mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merumuskan Undang-Undang Perlindungan Pengemudi/Sopir.
UU tersebut diharapkan memuat skema upah yang layak bagi pengemudi, hubungan industrial yang berkeadilan, hingga jaminan sosial tanpa biaya bagi para sopir yang memiliki risiko kerja tinggi.
Selain itu, mereka juga meminta agar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaji ulang. Revisi ini perlu dilakukan dengan melibatkan pengemudi dan pelaku usaha logistik agar kebijakan yang lahir tidak merugikan pihak-pihak di lapangan.
Penerapan Zero ODOL, menurut mereka, terlalu tergesa dan tidak mempertimbangkan kesiapan industri transportasi, terutama armada kecil dan menengah yang belum bisa menyesuaikan spesifikasi teknis kendaraan sesuai aturan baru.
Usul komite tripartit transportasi
Dalam tuntutannya, kelompok sopir logistik juga mendesak pembentukan Komite Keselamatan dan Produktivitas Transportasi, yang beranggotakan perwakilan pengemudi, pengusaha, dan pemerintah. Lembaga ini diharapkan menjadi forum tripartit sektoral untuk mengawasi sistem kerja yang adil dan ekosistem logistik yang bebas pungli serta premanisme.
Aksi mogok direncanakan berlangsung serentak di berbagai wilayah utama, mulai dari Sumatra Utara, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan. Ratusan bahkan ribuan sopir diperkirakan akan menghentikan operasional angkutannya selama aksi berlangsung.
Dengan slogan "Kami Tetap Ada dan Terus Berlipat Ganda," para pengemudi menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk melawan negara, melainkan untuk memperbaiki sistem yang selama ini timpang dan membebani buruh transportasi.
(tst/mik)