3 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tampaknya terusik dengan fenomena sederet nama kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI masuk dalam tim pengurus Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Mereka menilai ada unsur nepotisme lantaran penunjukan tersebut dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga Sekretaris Jenderal PSI.
Sedikitnya ada 11 nama kader PSI yang mencuat dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025. Dalam Kepmen yang beredar di media sosial itu, beberapa di antaranya adalah Raja Juli sendiri sebagai penanggung jawab atau pengarah, lalu Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli dan Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, dalam daftar pengurus FOLU Net Sink 2030 tersebut, ada pula nama Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, kemudian nama Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari, serta Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Dugaan bagi-bagi jabatan sesama kader ini juga menuai sorotan lantaran keputusan tersebut juga diatur besaran honor bagi para pengurus. Adapun Raja Juli Antoni selaku penanggung jawab atau pengarah menerima honor sebesar Rp 50 juta per bulan, anggota bidang mendapatkan Rp 20 juta per bulan, sedangkan staf menerima Rp 8 juta per bulan.
Adapun FOLU Net Sink 2030 adalah organisasi pemerintah yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Paris 2015, yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasinya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) Perjanjian ini bertujuan membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius, atau idealnya hingga 1,5 derajat Celsius.
Dikutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), inisiatif strategis lewat Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini guna menyeimbangkan atau melebihi tingkat penyerapan GRK dibandingkan emisi yang dihasilkan oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Cita-citanya, pada 2030 mendatang kondisi sektor lahan dan hutan Indonesia menyerap lebih banyak emisi karbon ketimbang yang dikeluarkan.
Tempo merangkum sederet tanggapan para wakil rakyat terkait nama-nama kader PSI masuk dalam tim pengurus FOLU Net Sink 2030.
1. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman
Alex Indra Lukman mengaku heran dengan penunjukan sebelas kader PSI masuk dalam tim pengurus FOLU Net Sink 2030. Alex menilai, puluhan juta gaji dan dana hibah itu seharusnya diserap oleh Kemenhut untuk merealisasikan program-program yang dicanangkan.
“Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex dalam keterangannya, Jumat, 7 Maret 2024.
Melihat lampiran SK yang ditandatangani Raja Juli Antoni, Alex mengatakan sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud. Menurutnya, Raja Juli Antoni jelas tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government)
“Publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli Antoni ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega,” kata Alex.
2. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan
Menanggapi banyaknya kader PSI yang ditunjuk Raja Juli masuk dalam struktur FOLU Net Sink 2030, Johan Rosihan meminta perekrutan dilakukan secara transparan. Menurutnya, publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan guna memastikan bahwa penunjukan bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan.
“Proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam siaran pers, Sabtu, 8 Maret 2025.
Pihaknya tak menampik penempatan individu yang memiliki afiliasi politik dalam jabatan-jabatan strategis di sektor lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan. Terlebih, program FOLU Net Sink 2030 adalah program nasional yang harus dikelola secara profesional dan independen, bukan sebagai alat politik yang menguntungkan kelompok tertentu.
“Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan,” kata Johan.
3. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo
Firman Soebagyo juga mengkritik langkah Raja Juli Antoni. Ia menilai organisasi yang fokus di pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim harus diisi figur profesional. Politikus partai golkar itu menyebut ada unsur bertentangan dengan undang-undang apabila ternyata lembaga pemerintah terbukti dijadikan alat politik.
“Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yg bertentangan dengan UU,” kata Firman lewat keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Maret 2025.
Firman mengatakan penempatan kader partai yang dinaungi Raja Juli itu membuat para ASN yang memiliki kompetensi justru tersisih. Menurut anggota Komisi IV DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian Kehutanan ini, kader PSI yang masuk OMO Folu Net Sink 2030 tidak punya latar belakang yang mendukung.
“Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional,” kata Firman.
4. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Daniel Johan
Senada dengan Johan Rosihan, Daniel Jogan juga meminta pemerintah transparan dalam proses rekrutmen anggota FOLU Net Sink 2030 yang banyak diisi oleh kader PSI. Daniel mewanti-wanti, agar proses rekrutmen tidak menimbulkan pandangan akan adanya konflik kepentingan.
“Jangan sampai rakyat melihat kental dengan konflik kepentingan, rekrutmen pejabat/pegawai harus sesuai dengan keahliannya. Jangan sampai jabatan hanya diisi oleh orang tanpa adanya latar belakang yang memahami tupoksi dalam hal ini soal kehutanan,” kata Daniel dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 8 Maret 2025. “Jangan sampai, FOLU Net Sink ini jadi proyek basah,” tegas Daniel.
5. Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto
Bambang Purwanto juga mengkritik langkah Raja Juli Antoni. Pihaknya menilai keputusan tersebut tidak profesional dan berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan di lembaga pemerintahan. Sehingga, yang dirugikan nantinya adalah Presiden Prabowo Subianto, karena akan dinilai masyarakat, yakni kinerja pemerintahannya yang tak optimal.
“Ini enggak benar. Kasihan Presiden (Prabowo) kalau menterinya seperti ini. Memang tidak ada larangan, tapi ini sudah kebablasan, benar-benar aji mumpung,” ujar Politikus Partai Demokrat itu kepada wartawan, Sabtu, 8 Maret 2025.
Hanin Marwah, Hammam Izzuddin, dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
