2 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Menteri Luar Negeri Sudan Mohieldin Salem seperti dilaporkan kantor berita SUNA, mengecam sikap diam komunitas internasional terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di El-Fasher, Darfur Utara, dan Bara di Kordofan Utara, Senin (10/11/2025). Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan Salem di Port Sudan dengan Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Amy Pope, yang tiba di Sudan untuk kunjungan kerja selama lima hari.
Salem menyesalkan “sikap diam komunitas internasional terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh RSF di El-Fasher dan Bara.” Ia menegaskan perlunya upaya internasional bersama untuk menetapkan RSF sebagai organisasi teroris.
Menlu Sudan juga menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memfasilitasi kerja kemanusiaan dan menjamin keselamatan para pekerja kemanusiaan. Ia menyoroti kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah Sudan dan IOM, terutama dalam proyek dukungan bagi kembalinya para migran Sudan secara sukarela.
Sudan tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang kian memburuk akibat konflik bersenjata antara militer dan RSF sejak April 2023. Konflik tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat jutaan lainnya mengungsi.
Dalam pertemuan itu, Pope menyampaikan solidaritas kepada Sudan atas pengambilalihan El-Fasher oleh RSF baru-baru ini serta pelanggaran berat dan meluas terhadap penduduk sipil, yang memaksa ribuan orang melarikan diri ke daerah Al-Dabba di Negara Bagian Utara dan Tawila di Darfur Utara.
Pope menegaskan kembali komitmen IOM untuk bermitra dengan Sudan dalam menangani kebutuhan kemanusiaan bagi para pengungsi baru di Al-Dabba dan Tawila.
Selama kunjungan tersebut, Pope dijadwalkan bertemu sejumlah pejabat Sudan dan melakukan kunjungan lapangan ke Al-Dabba serta Khartoum untuk meninjau kondisi para pengungsi dari El-Fasher, sekaligus memantau upaya pemerintah dalam rekonstruksi, pembangunan, dan program pemulangan sukarela, menurut laporan SUNA.
Kota Bara di Kordofan Utara juga mengalami gelombang pengungsian besar-besaran setelah RSF merebut kendali wilayah itu pada 25 Oktober sebagai bagian dari perang melawan militer Sudan. Pihak berwenang dan organisasi kemanusiaan menuduh RSF melakukan pembunuhan dan penyiksaan, tuduhan yang dibantah RSF dengan klaim bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil.
Menurut data IOM, hampir 89.000 orang mengungsi dari El-Fasher dan sekitarnya di Darfur Utara pada bulan lalu. Pada 26 Oktober, RSF mengambil alih El-Fasher dan melakukan pembantaian, menurut laporan organisasi lokal dan internasional. Serangan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan memperdalam pembagian geografis di Sudan.
Pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan nama Hemedti, mengakui adanya “pelanggaran” oleh pasukannya di El-Fasher dan mengeklaim telah membentuk komite penyelidikan.
Dari total 18 negara bagian di Sudan, RSF kini menguasai seluruh lima negara bagian di wilayah Darfur bagian barat, kecuali sebagian kecil di utara Darfur Utara yang masih dikuasai militer Sudan.
Sementara itu, tentara Sudan masih memegang kendali atas sebagian besar wilayah di 13 negara bagian lainnya di selatan, utara, timur, dan tengah negara tersebut.
sumber : Antara, Anadolu
