4 hours ago
9
Yogyakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X blak-blakan mengenai masa depan Keraton Yogyakarta dan keterlibatan sosok perempuan dalam proses regenerasinya.
Sultan menyampaikan hal tersebut dalam acara Forum Sambung Rasa Kebangsaan di Gedung Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).
Forum ini turut dihadiri eks Menko Polkam Mahfud MD, mantan Wakapolri, Ahmad Dofiri, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, hingga Rosiana Silalahi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta itu pada pertengahan sesi dialog menjelaskan mengapa provinsi DIY dengan sisa-sisa sistem pemerintahan tradisional tetap menjunjung demokrasi dan bukannya bersikap feodal.
"Saya pun banyak yang nanya, 'lho, mestinya kan Jogja itu kan feodal, kan gitu, kerajaan. Kenapa demokrasinya tinggi?" kata Sultan, Minggu (26/10).
Dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY sekarang ini, Sultan mengklaim selalu membuka ruang-ruang berdemokrasi di wilayahnya, sebagaimana sistem yang dianut oleh Republik Indonesia.
"Bahwa DIY itu bagian dari republik," kata Sultan.
Dengan alasan itu pula, Sultan pada 2016 silam di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) saat pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf m UU Keistimewaan DIY menyampaikan bahwa perempuan memungkinkan untuk terlibat dalam proses regenerasi di Keraton Yogyakarta.
"Saya di MK untuk bicara wanita menjadi bagian dari bisa dimungkinkan untuk regenerasi di Keraton Jogja kok nggak boleh, itu gimana? Wong aturan itu di Keraton nggak ada. Tapi, saya tunduk pada republik," ucap Sultan.
"Republik tidak membedakan laki-laki sama perempuan, kenapa saya membedakan? Kan saya tidak konsisten. Zaman sudah berubah, itu (tradisi patriarkis) kan leluhur saya. Lho, saya kan menjadi bagian dari republik, ya harus tunduk pada undang-undang republik. Malah memenuhi undang-undang, malah dianggap salah, kan gitu? Kan aneh bagi saya," sambungnya.
Oleh karenanya, dia menekankan konsistensi pemerintahan di level mana pun dalam mengamalkan undang-undang memang diperlukan dan tentunya tetap fleksibel dengan perubahan zaman.
(fra/kum/fra)
