2 days ago
15
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditempatkan di rumah sakit bawah tanah yang dibentengi untuk melindunginya dari potensi serangan roket setelah menjalani operasi prostat, Middle East Eye melaporkan.
Sebelumnya pada Minggu, Netanyahu menjalani operasi pengangkatan prostat di Hadassah Medical Centre di Yerusalem.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kantornya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Netanyahu kemudian dipindahkan ke bangsal pemulihan bawah tanah yang dibentengi demi keselamatannya.
Pada Sabtu, pasukan Israel mencegat dua roket dari daerah Beit Hanoun di Gaza - sebuah kejadian langka setelah hampir 15 bulan perang.
Roket jarak jauh dari Gaza telah menjadi semakin jarang terjadi pada tahun lalu, mengingat dampak kampanye militer Israel terhadap kemampuan Hamas untuk menyerang Israel.
"Operasi berakhir dengan sukses tanpa komplikasi," kata kantor perdana menteri. "Perdana menteri telah bangun, dalam kondisi baik dan sepenuhnya sadar."
Netanyahu sekarang akan tetap berada di bangsal pemulihan yang dibentengi di bawah tanah selama beberapa hari karena kekhawatiran akan nyawanya.
Sang perdana menteri berada di bawah anestesi penuh untuk prosedur ini, yang menurut kantornya dijadwalkan setelah dokter menemukan adanya infeksi pada saluran kemihnya yang diakibatkan oleh pembesaran prostat.
Kepala urologi Hadassah Medical Centre, Profesor Ofer Gofrit, mengatakan bahwa prosedur tersebut "berjalan sesuai rencana" tanpa komplikasi.
Media Israel melaporkan bahwa Menteri Kehakiman Yariv Levin untuk sementara waktu akan menjabat sebagai pelaksana tugas perdana menteri selama prosedur berlangsung. Menteri Pertahanan Israel Katz diberi wewenang untuk membentuk kabinet keamanan jika diperlukan.
Netanyahu telah berusaha keras untuk menunjukkan kepada publik Israel bahwa dia cukup sehat untuk memimpin Israel. Namun selama beberapa tahun terakhir, perdana menteri berusia 75 tahun ini mengalami komplikasi kesehatan. Tahun lalu, dokter memasangkan alat pacu jantung kepadanya setelah ia mengalami "penyumbatan jantung sementara".
Operasi yang dijalaninya bertepatan dengan persidangan yang sedang berlangsung terhadapnya, di mana pengadilan Israel mendakwanya dengan beberapa tuduhan penipuan.
Pengacara Netanyahu meminta agar Pengadilan Distrik Yerusalem membatalkan sidang yang akan menghadirkan sang perdana menteri. Pengadilan menerima permintaan tersebut dan mengatakan bahwa sidang akan dilanjutkan pada Senin, 6 Januari.
Dukungan terhadap pemerintahan Netanyahu menurun
Sebuah jajak pendapat di Israel menemukan bahwa sebagian besar warga Israel tidak puas dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan mendukung diadakannya Pemilihan Umum setelah serangan yang sedang berlangsung terhadap Palestina di Jalur Gaza berakhir.
Dilansir Middle East Monitor, Jajak pendapat ini dilakukan secara online oleh saluran berita Israel, Kan, menandai dua tahun sejak pembentukan pemerintahan koalisi Israel saat ini. Enam puluh empat persen warga Israel tampaknya tidak puas dengan kinerja kabinet Netanyahu, sementara 46 persen percaya bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Herzi Halevi, dan Kepala Shin Bet, Ronen Bar, harus mengundurkan diri.
Survei ini juga menemukan bahwa 77 persen responden Israel mendukung pembentukan komite penyelidikan resmi atas serangan 7 Oktober oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas, serta tanggapan pemerintah dan angkatan bersenjata Israel terhadap serangan tersebut.
Selain itu, 70 persen juga dilaporkan mendukung diadakannya Pemilihan Umum setelah perang di Gaza berakhir. Namun, kapan hal itu akan terjadi masih belum jelas. Selain tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, pemerintah Netanyahu juga dituduh menggagalkan perundingan gencatan senjata secara terus-menerus.
Jajak pendapat ini juga menanyakan tentang isu wajib militer di militer Israel. Enam puluh delapan persen responden mendukung pemberlakuan wajib militer bagi seluruh warga Israel, termasuk Yahudi ultra-Ortodoks. Hanya 17 persen yang mendukung untuk mempertahankan sistem pengecualian saat ini, yang menunjukkan adanya dukungan yang signifikan terhadap perang pendudukan Israel di Gaza, meskipun ada ketidakpuasan yang meningkat terhadap pemerintahan Netanyahu.
