TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membuka izin kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk melakukan ekpor beras ke luar negeri.
“Saya izinkan dan saya perintahkan untuk kirim beras ke mereka (negara lain),” ujar Prabowo saat menghadiri agenda Gerakan Indonesia Menanam yang diinisiasi Ustadz Adi Hidayat di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Rabu, 23 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Prabowo, ekspor beras tersebut harus dilakukan atas dasar kemanusiaan, bukan untuk keuntungan ekonomi. Prabowo mengatakan bila Indonesia tidak akan mengambil untuk besar dari pengiriman tersebut sebagai bukti bila Indonesia telah menjadi bangsa mandiri yang mampu membantu bangsa lain. “Yang penting biaya produksi, angkutan, dan administrasi bisa kembali.”
Keputusan tersebut diambil setelah Prabowo menerima laporan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengenai permintaan sejumlah negara yang berharap Indonesia mampu mengirimkan berat mengingat Indonesia mengalami surplus produksi. Akan tetapi, pernyataan Prabowo terkait ekspor beras tersebut menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak.
- Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori tidak menyetujui langkah Prabowo untuk mengekspor beras walau membenarkan bahwa produksi beras dalam negeri beberapa bulan belakangan mengalami surplus dibandingkan tahun sebelumnya.
“Situasinya masih amat riskan kalau Indonesia gegabah mengekspor beras ke Malaysia atau negara lainnya,” kata Khudori pada Sabtu, 26 April 2025.
Khudori mengatakan jika pemerintah seharusnya menghitung produksi dalam satu tahun penuh dan tidak menarik kesimpulan surplus beras atau tidaknya panen secara parsial, misalnya saat musim panen raya yang umumnya terjadi Februari-Mei. Alasannya adalah porsi produksi dalam momen tersebut bisa mencapai 60-65 persen dari produksi setahun.
- Kementerian Pertanian
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan bila pemerintah belum berencana ekspor beras meskipun produksi dalam negeri melonjak tajam hingga mencapai 3,18 juta ton. Menurut Amran, pihaknya lebih menekankan akan pentingnya memperkuat cadangan beras nasional terlebih dahulu untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.
“Kita upayakan dulu stok diperkuat,” kata Amran di sela Rapat Koordinasi Nasional bersama 37 ribu penyuluh pertanian yang dilakukan hybrid di Jakarta, pada Sabtu, 26 April 2025.
Amran mengatakan bila ekspor beras baru akan dipertimbangkan jika kebutuhan dalam negeri benar-benar terpenuhi. Amran mempertimbangkan adanya tantangan iklim global yang dapat berimbas terhadap stabilitas produksi pangan dalam negeri.
“Yang penting kita cukup dulu dalam negeri. Kita harus siap kecukupan kita, bila perlu kita siapkan betul-betul lebih dari cukup. Kenapa? Iklim tidak bersahabat,” katanya.
- Badan Pangan Nasional (Bapanas)
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bila ekspor beras hanya dapat dilakukan setelah pemerintah memastikan cadangan pangan cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik.
“Kami ini kemarin masih menyiapkan cadangan pangan. Sekarang lagi panen, kami simpan dulu. Kalau nanti cadangan pangan udah dirasa cukup, (bisa ekspor),” kata Arief saat ditemui di kantornya, pada 29 April 2025.
Arief mengungkapkan bila grafik produksi beras tengah menanjak. Setelah panen raya pada Mei, grafik berpeluang turun. Dengan produksi tersebut, pemerintah akan menghitung kemampuan cadangan pangan memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
“Presiden kita bilang boleh silahkan kalau mau diekspor. Kalau saya menyarankan sebaiknya kita penuhi cadangan pangan dulu. Kemudian nanti kita hitung ulang, kalau memang harus,” katanya.
